16 Desa Dikeluarkan dari Cagar Alam


korankaltim
korankaltim
2016-09-22 05:00:19
Diproyeksikan Bisa Terealisasi Akhir 2016



TANA PASER-Sebanyak 16 desa akan dikeluarkan dari Cagar Alam Teluk Adang dan Teluk Apar. 16 Desa itu dijadikan kantong pemukiman atau enklave sehingga tidak akan mengganggu kawasan cagar alam tersebut. Proses enklave menurut Bupati paser Yusriansyah Syarkawie bakal segera terwujud menyusul ditandatanganinya berita acara pembantukan enklave pemukiman.

Menurut Yusriansyah, dirinya telah memperjuangkan proses tersebut saat menjabat bupati masa bakti 2000-2005 lalu.

“Saat saya menjabat bupati periode sebelum ini, kami telah memperjuangkannya. Semoga, proses enklave desa-desa dari kawasan cagar alam mendapat persetujuan dari pusat,” ungkapnya.

Jika terwujud, lanjut Dia, Kabupaten Paser adalah daerah pertama di Indonesia yang berhasil melakukan enklave desa-desanya dari kawasan CA. “Ini adalah langkah maju. Dan jika sampai terwujud, kita yang pertama berhasil melakukan enklave di Indonesia,” ucapnya.

Dikatakan, setelah desa-desa dikeluarkan dari CA, maka anggaran pembangunan dari pemerintah akan mudah disalurkan ke desa-desa itu. Pasalnya, seluruh kegiatan termasuk proyek pemerintah tidak diperbolehkan untuk dilakukan di dalam kawasan cagar alam.

Menurutnya, sejumlah desa di Kabupaten Paser memang sudah sangat layak untuk dikeluarkan dari kawasan cagar alam. Karena sudah lebih dahulu ada pemukiman dan lahan pertanian warga ketimbang cagar alam.

“Setelah saya, dokumen ini akan dibawa teman-teman ke provinsi. Yang kemudian, akan dibawa oleh Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Samarinda ke Dirjen Planologi pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI,” papar Yusriansyah yang saat itu didampingi Kepala Bappeda Paser Ambo Lala dan Kabid Penatagunaan Hutan Dishut Paser Oktoberson.

Ditambahkan Ambo Lala, sebenarnya Desa Pondong telah tiga kali mendapatkan dana APBN untuk pengembangan Pelabuhan Pondong beberapa waktu lalu. Hanya saja, karena Desa Pondong masih termasuk kawasan cagar alam, maka dananya dikembalikan.

“Seandainya, kepala desa Pondong tidak menandatangani berita acara dan lampiran enklave ini, bisa jadi pengembangan Pelabuhan Pondong dan kawasan Desa Pondong akan selalu tertunda terus atau lebih lama,” kata Ambo Lala.

Sementara itu, Kabid Perencanaan Penatagunaan Hutan Dishut Paser Oktoberson mengatakan, persetujuan enclave ini ditargetkan akhir tahun 2016. Dari 16 desa yang ingin dikeluarkan dari CA, 5 desa diantaranya menolak menandatangani berita acara dan lampiran enklave.

“Kelima desa itu adalah Desa Petiku, Muara Telake, Muara Adang, Teluk Waru, dan Desa Jone. Mereka tidak mau tandatangan, karena minta zona yang diputihkan lebih luas lagi. Kalau empat desa pertama menolak setelah pematokan oleh tim tata batas, Desa Jone lebih parah lagi karena menolak sejak kegiatan pematokan,” sebutnya. (sur)

baca LAINNYA