Breaking News
Home >> Berau - Kubar >> 20 Tahun, PT Lonsum Baru Ngomong Terbentur Aturan?
KETUA DPRD Kutai Barat di tengah ratusan warga di Lamin Adat Mancong
KETUA DPRD Kutai Barat di tengah ratusan warga di Lamin Adat Mancong

20 Tahun, PT Lonsum Baru Ngomong Terbentur Aturan?

Masyarakat 6 Kampung Tuntut 20 Persen Kebun Plasma

ENAM kampung di Kecamatan Jempang, Kabupaten Kutai Barat (Kubar), menuntut janji PT PP London Sumatera Indonesia (Lonsum) Tbk, terkait bagi hasil atas Hak Guna Usaha (HGU) berupa kebun plasma. Janji tinggal janji, karena sejak perusahaan itu masuk pada tahun 1996 silam, kebun plasma sebagai hak masyarakat itu belum juga direalisasikan kepada masyarakat keenam kampung.
“Masyarakat menuntut janji itu. Sudah 20 tahun beroperasi, tetapi janji 20 persen berupa kebun plasma bagian masyarakat tak juga direalisasikan,” jelas Kepala Adat Kecamatan Jempang, Burhanudin, kepada wartawan, usai bertemu masyarakat 6 kampung dengan manajemen PT Lonsum Indonesia, di Lamin Adat Mancong, Kampung Mancong, Kecamatan Jempang.
Diterangkan, keenam kampung yang menuntut kebun plasma tersebut adalah Perigiq, Mancong, Tanjung Isuy, Tanjung Jaan, Muara Nayan, dan Kampung Pentat. Luas total kebun plasma bagi 6 kampung sekitar 4 ribu hektare, karena lahan masyarakat yang menjadi lokasi HGU PT Lonsum seluas 20 ribu hektare.
“Agar Pemkab dan DPRD segera menyelesaikan masalah ini. Hak plasma kami digelapkan oleh perusahaan. Selama ini upaya pihak Lonsum hanya mengulur waktu,” tegasnya.
Dalam pertemuan itu, hadir pula Wakil Ketua II DPRD Kubar, Arkadius Elly dan 2 anggota DPRD lainnya, Sartini serta Astaman, dan pihak lainnya. “Kita tawarkan opsi penyelesaian dengar pendapat di DPRD Kubar pada 25 Oktober mendatang,” terang Elly.
“Itu aturan!!. Jangan setiap ada masalah, perusahaan menakuti masyarakat dengan oknum aparat keamanan atau dipolisikan. Petinggi, kepala adat, harus terbuka dengan masyarakat,” kata Astaman.
Sementara itu, General Manager PT Lonsum Indonesia Kutai Barat, Win Panggabean, melalui Humas PT Lonsum, Zulkipli Sagalah, kepada Koran Kaltim beralasan, komitmen membangun plasma, terbentur aturan. “Selama ini perusahaan terkendala aturan kementerian kehutanan, terhadap penggunaan hutan sekitar. Kami mendukung dibentuk tim terpadu, juga berharap Pemkab dan DPRD membantu ke pusat, meminimalisir aturan tentang penggunaan hutan,” kilahnya. (imr)