Published On: Jum, Okt 18th, 2013

2014 Ada 2 Macam UMP

Pemerintah Batal Tetapkan Batas Atas Kenaikan UMP 2014

JAKARTA - Pemerintah membuat formulasi baru untuk penentuan upah minimum provinsi (UMP) tahun 2014. Rencananya akan ada dua macam UMP yang ditetapkan, yaitu UMP untuk industri besar dan UMP untuk industri padat karya.

Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans) Muhaimin Iskandar mengatakan pembagian ini dilakukan karena keluhan industri padat karya seperti tekstil, garmen, sepatu dan lainnya. Banyak industri padat karya yang tidak siap dengan kenaikan UMP 2013.

“Industri padat karya mengalami masalah dengan peningkatan UMP tahun lalu. Sehingga untuk sekarang kita akan bedakan,” ungkap Muhaimin saat konferensi pers di kantornya, Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Jumat.

Gubernur harus membuat roadmap untuk penentuan kedua UMP tersebut. Sehingga dapat diketahui apakah UMP yang ditetapkan sesuai dengan aspirasi perusahaan dan buruh.

“Maka itu gubernur membuat roadmap industri padat karya dalam penentuan UMP. Dalam roadmap dijelaskan secara rinci komponen-komponennya. Kemudian itu yang membedakan industri padat karya dengan yang lain,” jelasnya.

Untuk mengendalikan UMP agar tidak ditetapkan terlalu tinggi, maka pemerintah provinsi harus mempertimbangkan pengajuan dari Dewan Pengupahan Daerah. Dewan Pengupahan akan melakukan survey terhadap komponen hidup layak para buruh.

“Ada 2 roadmap, upah industri besar dan upah industri padat karya. Itu tergantung gubernur. Karena roadmap-nya dibuat oleh gubernur,” pungkasnya.

Pemerintah juga tak jadi menetapkan batas atas untuk penentuan kenaikan UMP pada 2014. Penetapan UMP tetap diserahkan kepada Gubernur dan Dewan Pengupahan Daerah. Muhaimin Iskandar mengatakan hal itu sudah tertera dalam Instruksi Presiden (Inpres) No. 9 tahun 2013 dan Peraturan menakertrans No.7 tahun 2013.

“Kita tidak menerapkan batas atas untuk upah minimum. Semuanya diserahkan kembali kepada gubernur yang mempertimbangkan dewan pengupahan daerah,” ungkap Muhaimin.

Menurutnya dalam penetapan UMP akan didasari oleh beberapa indikator yang sudah ditetapkan. Dewan pengupahan daerah akan melakukan survey terhadap komponen kebutuhan hidup layak (KHL) untuk menentukan UMP.

“Penentuan UMP harus didasari pada kebutuhan hidup layak melalui survey yang dilakukan oleh dewan pengupahan daerah,” ujarnya.

Dewan pengupahan daerah telah melakukan survey sejak Februari lalu. Dengan demikian, tidak ada lagi pihak-pihak yang akan dirugikan dalam hal tersebut. Terutama untuk pengusaha dan buruh.

“Semoga UMP yang ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dan keinginan bersama,” sebutnya.

Sementara tuntuta kenaikan UMP sebesar 50% untuk tahun depan yang digaungkan Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPI) dipertanyakan. Suara pemerintah dan pengusaha senada menilai tuntutan tersebut tidak logis.  Pihak KSPI justru balik menuding pemerintah dan pengusaha yang tidak logis menanggapi tuntutan tersebut. KSPI beralasan besaran UMP dinegeri ini sangat tertinggal dibanding sejumlah negara tetangga, di antaranya Thailand yang sudah mencapai Rp2,8 juta per bulan dan Filipina sebesar Rp3,2 juta per bulan. Seharusnya pemerintah dan pengusaha malu dengan upah buruh yang masih di bawahstandar. Itu sudah tidak zaman lagi, demikian selalu didengungkan kalangan buruh saat berdemonstrasi menuntut kenaikan upah.

Selain membandingkan tingkat upah buruh dengan negeri jiran, dari mana KSPI merujuk angka kenaikan upah sebesar 50% dari UMP tahun lalu tersebut? Perhitungannya berdasar pada besaran inflasi dan dampak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi yang membuat daya beli para buruh ambruk. Berdasarkan kalkulasi KSPI, akibat kenaikan harga BBM adalah tergerusnya daya beli buruh hingga 30% ditambah dampak inflasi yang membuat buruh semakin susah memenuhi kebutuhan pokok mereka.

“Jadi, tuntutan kenaikan UMP sebesar 50% sesungguhnya hanya untuk mempertahankan daya beli buruh,” ungkap Presiden KSPI Said Iqbal. Tuntutan belum direspons, tapi pihak KSPI sudah “dihadang” instruksi presiden (inpres) tentang panduan penetapan UMP 2014 yang dinilai sebagai langkah nyata dari pemerintah mempertahankan upah buruh tetap murah. (dtc/sin)

Bagikan Berita Ini

  • Facebook
  • Twitter
  • Blogger

About the Author

Email
Print
WP Socializer Aakash Web