Breaking News
Home >> Headline >> 2017, Dana Desa Kaltim Rp692,42 Miliar

2017, Dana Desa Kaltim Rp692,42 Miliar

Jauhar: Alokasinya Naik Rp151 Miliar Lebih

SAMARINDA – Pada 2017 semua desa di Pemprov Kaltim akan mendapat dana desa dari APBN Rp692,42 miliar untuk 841 desa tersebar di 83 kecamatan di tujuh kabupaten. “Jika dibanding dana desa 2016 Rp540,76 miliar, maka terjadi peningkatan sebesar Rp151,66 miliar,” ujar Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Provinsi Kaltim, M Jauhar Efendi di Samarinda, Selasa (22/11).
Pada 2015, jumlah desa di Kaltim sebanyak 836 desa, sehingga satu desa rata-rata mendapat dana desa Rp646 juta. Namun, pada 2017 jumlah desa di Kaltim bertambah lima desa, sehingga satu desa rata-rata akan mendapat dana desa Rp720 juta.
Terkait meningkatnya anggaran dana desa dari APBN, hal ini menjadi salah satu tugas Pendamping Lokal Desa (PLD) melakukan pengawalan, agar penggunaan dana tersebut tepat sasaran dan manfaatnya bersentuhan dengan masyarakat, diantara tujuan diberikan dana desa, yakni meningkatkan ekonomi desa.
“Inilah mengapa PLD harus mengikuti pelatihan, supaya mengetahui apa saja kegiatan prioritas yang bisa dilakukan dari dana desa, baik untuk pembangunan infrastruktur maupun pemberdayaan masyarakat desa,” ujar Jauhar sehari sebelumnya, saat membuka pelatihan bagi PLD di Balikpapan.
Pelatihan digelar di Hotel Pacifik Balikpapan diikuti 34 PLD dari dua kabupaten, yakni Penajam Paser Utara dan Paser. 34 PLD hasil rekrutmen 2015 dan sebagian lagi hasil rekrutmen 2016.
Di depan peserta pelatihan, Jauhar mengingatkan dalam bekerja agar tak banyak mengeluh, karena keluhan tak akan menyelesaikan masalah, namun keluhan justru memunculkan penilaian bahwa orang mengeluh tidak kompeten dan terkesan malas.
Untuk itu, dia meminta seluruh PLD harus bangkitkan semangat diri dan ikhlas melakukan pendampingan, apalagi setiap PLD lakukan pendampingan 3 hingga 4 desa, sehingga pasti muncul bermacam karakter masyarakat akan dihadapi.
Terkadang, di lapangan akan hadapi persoalan berbeda dari pelatihan diikuti, hal itu lumrah karena setiap desa memiliki keragaman budaya dan kultur berbeda, termasuk pola pikir dan pola pandang kehidupan sosial berbeda.
“Sebagai pendamping, ketika menghadapi masalah ini harus ambil keputusan bijak, bagaimana perbesar dampak postif dan perkecil dampak negatif. Ini harus melalui analisis, sehingga harus berpikir lebih dulu dan amati persoalan sebelum ambil keputusan bijak,” ujarnya. (ant)