Published On: Ming, Jun 30th, 2013

31 Juli, Yusran Dilantik Jabat Bupati

BALIKPAPAN – Bupati Penajam Paser Utara (PPU) terpilih, Yusran Aspar meminta masyarakat PPU tak mudah terpancing dengan berbagai isu berkembang di masyarakat terkait upaya menghambat prosesi pelantikannya menjabat bupati PPU periode 2013-2018 akan digelar 31 Juli mendatang sekaligus proses mutasi dilakukan bupati inkumben Andi Harahap jelang akhir masa jabatannya.
“Saya minta masyarakat jangan gelar aksi unjukrasa, karena kebijakan mutasi itu hak bupati. Jika ada pegawai yang dirugikan, ada jalur protes yang lebih elegan. Kondisi PPU saat ini tak ada masalah dan tetap kondusif,” kata Yusran didampingi pengacara sekaligus Juru Bicaranya, Muhammad Arsyad Rendrawan kepada Koran Kaltim, kemarin.
Bahkan, Yusran merasa yakin dan optimis masyarakat PPU dapat menahan diri dan tak mudah terpancing dengan berbagai isu provokasi, seperti upaya penghadangan pelantikan bupati.
“Kalau memang sudah waktunya dilantik, nanti akan menjadi hak saya. Jadi tidak perlu ada unjukrasa masyarakat,” katanya.
Ia juga melihat situasi PPU normal dan masyarakat serta pejabat setempat akan berfikir jernih dalam melihat kepentingan PPU lebih baik dimasa mendatang serta pembangunan PPU lebih baik.
“Saya jernih saja melihatnya. Karena masih bisa tersenyum dan tertawa. Insya Allah semua aman, kalau ada yang ingin disampaikan masyarakat, silakan menempuh jalur yang benar dan tak berlebihan,” harapnya.
Ditambahkan, Muhammad Arsyad Rendrawan meminta masyarakat PPU tak mudah tersulut emosi dengan isu berkembang di masyarakat, khususnya upaya memperlambat dan menghadang pelantikan.
“Insya Allah, pelantikan akan berlangsung sesuai jadwal 31 Juli. Setelah berakhirnya masa jabatan bupati terdahulu. Karena pelantikan ini kehendak rakyat setelah terbit putusan Mahkamah Konstitusi (MK),” tambah Arsyad.
Jika upaya hukum melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda merupakan hal biasa. Namun, perlu diketahui bahwa di Indonesia belum pernah terbit keputusan PTUN yang membatalkan keputusan MK.
“Putusan PTUN dibatalkan MK. Jadi, upaya hukum itu hanya menghabiskan waktu dan tidak berguna. Jika ingin membangun PPU, mari bergandeng tangan menuju PPU yang lebih baik agar bersaing dengan daerah lain di Kaltim,” harap Arsyad.
Terkait kabar DPRD PPU akan menghalang-halangi pelantikan dibantah oleh Tomy karena memang masa jabatan bupati Andi Harahap-Mustaqim belum berakhir. “ Keinginan pak Yusran adalah masyarakat juga mendapat pendidikan politik yang benar. Kemudian juga bisa menikmati kemenangan Yusran Aspar bersama-sama baik yang mendukung beliau maupun tak mendukung,” tandasnya.
“Jika ada anggota DPRD yang berniat menghalang pelantikan, mereka bukan wakil rakyat. Karena tak melanjutkan aspirasi rakyat,” terangnya. (din)

Bagikan Berita Ini

  • Facebook
  • Twitter
  • Blogger

About the Author

korkal99 - Berita koran harian di kalimantan timur, Kutai Kartanegara, Bontang, Samarinda, Balikpapan, Penajam Paser Utara, Berau, Bulungan, politik, pemilu, pilkada, kriminal, olahraga, ekonomi

Email
Print
WP Socializer Aakash Web