Kandungan Gizi Durian
Jumlah Per 100 g
Kalori (kcal) 147
Jumlah Lemak 5 g
Kolesterol 0 mg
Natrium 2 mg
Kalium 436 mg
Jumlah Karbohidrat 27 g
Serat pangan 3,8 g
Protein 1,5 g
Vitamin A 44 IU Vitamin C 19,7 mg
Kalsium 6 mg Zat besi 0,4 mg
Vitamin B6 0,3 mg Vitamin B12 0 µg
Magnesium 30 mg
38 Pekerja PT PBP Dirumahkan Tanpa Digaji

38 Pekerja PT PBP Dirumahkan Tanpa Digaji


korankaltim
korankaltim
2016-10-08 05:05:58
Perusahaan Beralasan Lagi Defisit Keuangan



PENAJAM - Serikat Pekerja Perkayuan dan Perhutanan Indonesia (SP Kahutindo) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), mempertanyakan sikap PT Prima Berkah Perkasa (PT PBP) yang merumahkan 38 karyawan namun tanpa diberikan gaji dan tunjangan.

Hal ini diungkapkan, Ketua Kahutindo PPU, Dedi Saidi saat rapat mediasi antara Kahuntindo sebagai wakil pekerja dengan PT PBP yang difasilitasi Dinas Sosial dan Tenaga kerja (Dinsosnaker) PPU, kemarin.

Rapat yang digelar di kantor Dinsosnaker PPU tersebut, dihadiri Kabid Hubungan Industrial (HI) dan Pengawasan Ketenagakerjaan Dinsosnaker, Sorijan Sihombing, petugas mediator Dinsosnaker Satriawan, sejumlah perwakilan perusahaan dan karyawan.

Dedi menyayangkan, keputusan perusahaan yang telah merumahkan 38 karyawannya. Dalam keputusan manajemen PT PBP, perusahaan memberikan izin karyawan untuk istirahat pulang kampung terhitung sejak 1 Oktober 2016 tanpa hak pembayaran gaji, sampai rekrutmen kerja kembali pada tanggal yang ditetapkan perusahaan.

“Atas keputusan tersebut Kahutindo sebagai wakil pekerja menuntut hak pembayaran gaji para karyawan terhitung sejak Agustus hingga seterusnya, dan meminta pesangon berdasarkan sisa kontrak kerja karyawan,”tegasnya.

Selain itu, lanjutnya, patut dipertanyakan alasan pihak perusahaan hingga merumahkan 38 karyawan tersebut, pasal dari sekian banyak karyawan, hanya 38 pekerja itu saja yang dirumahkan sementara lainnya tidak. “Apa kriteria perusahaan memilih 38 karyawan ini untuk dirumahkan, kenapa karyawan lainnya tidak dilakukan hal serupa,”tanyanya.

Pada kesempatan itu, mediator Dinsosnaker, Satriawan mengungkapkan, baru menerima laporan terkait masalah antara tenaga kerja dengan PT. PBP yang hingga kini upah kerjanya belum diserahkan perusahaan. Dituturkannya, keterangan yang diterima dari perusahaan, pokok permasalahan tersebut sebenarnya berawal dari masalah tunggakan perusahaan sekitar Rp30 miliar yang belum dibayar, sehingga perusahaan mengalami defisit dan tidak sanggup lagi membayar sebagian gaji karyawan yang tak lain gaji ke 38 pekerja tersebut.

“Dampak defisit keuangan menyebabkan sekitar 38 pekerja bakal dirumahkan untuk menutupi pengeluaran yang tidak sanggup dibayar perusahaan tersebut. Jadi ini berawal dari permasalahan utang perusahaan sehingga menimbulkan kasus itu,” ucapnya.

Menanggapi hal tersebut, perwakilan manajemen PT PBP, Arie Kurniawan mengatakan, dirumahkannya 38 karyawan tersebut merupakan hasil rapat pimpinan perusahaan sementara kretarianya dirinya tidak mengetahui.

PT PBP merupakan sub kontraktor PT Balikpapan Wana Lestari (BWL) yang bergerak dalam bidang kehutanan dan perkayuan di wilayah PPU, pemasukkan dana PT. PBP diperoleh PT BWL berdasarkan hasil produksi. “Untuk diketahui, saat ini kondisi keuangan PT PBP sedang defisit sehingga pimpinan kami mengambil kebijakan untuk merumahkan 38 karyawan tadi. Dalam mediasi ini tidak dapat mengambil satu keputusan, namun hasil rapat tersebut kami teruskan kepada pimpinan kami,”terang Arie.

Terpisah Sorijan Sihombing usai rapat mengatakan, setelah melalui proses diskusi akhirnya disepakati tiga poin kesepakatan antara perwakilan karyawan dengan perusahaan PT PBP, yang dituangkan didalam berita acara, diantaranya, pertama para pekerja bersedia dirumahkan oleh pihak manajemen dengan kompensasi pihak manajemen tetap membayar upah pokok dan tunjangan tetap dengan batas pembayaran minimal mengacu pada upah minimum Kabupaten sesuai dengan surat Edaran Kemenakertrans Nomor 5 Tahun 1988 tentang upah pekerja yang dirumahkan bukan kearah PHK.

Sementara itu, tambahnya, pada poin kedua, apabila PHK tidak bisa dihindari, maka para pekerja menuntut pembayaran hak-hak pekerja sesuai dengan ketentuan UU nomor 13 Tahun 2003 Tentang ketenagakerjaan Pasal 164 ayat (3) Yaitu PHK disebabkan perusahaa. (nav)

loading...

baca LAINNYA

korankaltim
korankaltim
1 week ago | dibaca 152 kali
img
korankaltim
korankaltim
3 weeks ago | dibaca 788 kali
img