Home >> Balikpapan >> 54 Hari Tak Masuk Kerja, PNS Langsung Dipecat

54 Hari Tak Masuk Kerja, PNS Langsung Dipecat

BALIKPAPAN – Sanksi yang akan diberikan kepada Hernawati, mantan Bendaraha BPMP2KB yang diduga menggelapkan uang BPMP2KB sebesar Rp300 juta merupakan kewenangan Walikota sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK).
“Soal sanksi, kewenangan Walikota sebagai PPK. Jadi menghukum seperti ini atau seperti itu kewenangan beliau atas hasil evaluasi dan pemeriksaan,” ujar Kepala BKD Balikpapan, Tatang Sudirja, kemarin.
Proses pemberian sanksi itu bisa saja cepat atau lambat tergantung dari Walikota. “Kalau saya kan tinggal buat SK saja, kalau berhenti ya berhenti kalau penurunan pangkat ya penurunan pangkat dan sebagaianya. Dia bisa banding setelah 14 hari menerima putusan,” katanya.
Sejak pekan terakhir Oktober 2016, Hernawati tidak lagi masuk kantor. Jika yang bersangkutan tidak masuk tanpa keterangan selama 54 hari kerja, maka bisa direkomendasikan untuk dipecat. “Otomatis berlaku itu. Kan kewengan pimpinan SKPD untuk menghukum kalau dua tiga hari tidak masuk sampai akumulasi 54 hari kerja itu memang ada aturan ya harus diberhentikan. Tapi diklarifikasi dulu. Nah kalau seperti ini (kabur), itu sudah wajib diberikan hukuman seperti itu (pecat). “Kita nggak tahu sudah berapa hari dia kabur,” tandasnya.
Dalam sanksi bagi PNS yang indisipliner, sanksi bisa saja berupa sanksi ringan berupa teguran tertulis. Sedangkan hukuman sedang berupa penurunun gaji, penundaan gaji berkala dan hukuman berat berupa pemberhentian, penurunan pangkat dan pembebasan jabatan. “Pokoknya akumulasi 54 hari kerja dia sudah bisa diberhentikan,” tukasnya. (din)