Dipublish: 13 Juni 2013, 22:59

647 Bacaleg Kaltim Lolos DCS

SAMARINDA - Sesuai Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2012 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilu, KPUD Kaltim mengumumkan Daftar Calon Sementara (DCS) Pemilu Legislatif (Pileg) 2014 pada Kamis (13/6) ke masyarakat. Sesuai hasil rapat pleno perbaikan dan penetapan DCS, sebanyak 647 bakal caleg dinyatakan lolos dan masuk DCS. Hal itu diungkapkan Komisioner KPUD Kaltim, Jofri kepada Koran Kaltim, kemarin.
Ia menjelaskan, setelah DCS diumumkan ke publik, KPUD Kaltim akan menunggu tanggapan dari masyarakat, terkait caleg yang masuk DCS tersebut.
“Jika ada laporan masyarakat terkait calon yang bersangkutan, silah-kan melapor ke KPUD atau Bawaslu. Namun, untuk penindakan merupakan wilayah kerja Bawaslu,” ungkap Jofri.
Dikonfirmasi terpisah, Kabag Humas KPUD Kaltim, Jayadi menambahkan sesuai data yang ada di sekretariat KPUD, terdapat 647 terdaftar di DCS. Jumlah itu terdiri 12 Parpol akan bertarung perebutkan 55 kursi DPRD Kaltim.
Adapun Parpol yang memenuhi kuota 55 kursi ke KPUD hingga penetepan DCS terdiri Partai Nasdem, PKB, PDIP, Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai Demokrat, PAN, PPP dan Partai Hanura. Sementara PKS hanya mendaftarkan 53 caleg, PBB mendaftarkan 51 caleg dan PKPI dengan 48 caleg.
“Satu-satunya yang dapat menggugurkan seseorang yang bersangkutan menjadi caleg kedepan adalah masyarakat, Kami harapkan partisipasi masyarakat memberikan tanggapan terkait sesuatu dianggap tidak benar,” tandasnya.
Ditambahkan lagi, sebelum DCS ditetapkan melalui verifikasi dan proses perbaikan, terdapat tiga bakal caleg yang dicoret KPUD Kaltim dan meminta Parpol untuk mengganti dengan nama lain. Khususnya terkait statusnya mantan narapidana.
Kemudian, satu calon bermasalah dengan ijazah membuat KPUD Kaltim mencoret nama tersebut dan meminta Parpol bersangkutan mengganti dengan nama caleg lain. Selanjutnya, 11 bakal caleg berstatus belum memenuhi syarat (BMS) karena pindah partai dan belum menyerahkan surat pengunduran diri dari keanggotaan DPRD Kaltim.
“Untuk 11 bacaleg yang statusnya BMS akan ditunggu hingga 1 Agustus, sesuai surat edaran diterima KPUD Kaltim beberapa waktu yang lalu, Parpol sudah tak bisa menganti nama caleg, kecuali ada tanggapan masyarakat terhadap caleg dan terbukti,” tambah Jayadi. (fac413)

Bagikan Berita Ini

  • Facebook
  • Twitter
  • Blogger