Breaking News
Home >> Samarinda >> Ada Pungli Silahkan Lapor Polisi
RAWAN PUNGUTAN: Suasana pengurusan dokumen di DIsdukcapil Samarinda. Diharapkan warga tak segan melapor kalau ada pungli.
RAWAN PUNGUTAN: Suasana pengurusan dokumen di DIsdukcapil Samarinda. Diharapkan warga tak segan melapor kalau ada pungli.

Ada Pungli Silahkan Lapor Polisi

Disdukcapil Pastikan Mengurus Dokumen Tanpa Ada Bayaran

SAMARINDA – Pernyataan dari Walikota Samarinda H Syaharie Jaang saat memimpin apel pagi Senin (17/10) lalu terkait sorotan terhadap Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Samarinda yang rentan terhadap pungutan liar (pungli) mendapat jawaban tegas kalau apa yang dikhawatirkan orang nomor satu di Kota Tepian tersebut tidak bakal terjadi.
Meski tidak berani memastikan ada tidaknya pungli di Disdukcapil Samarinda, namun Sekretaris Disdukcapil Samarinda HM Subhan saat ditemui media ini di ruang kerjanya Selasa (18/10) kemarin menyatakan kalau pengawasan maksimal dan berjenjang sudah dilakukan dengan tujuan untuk menghindari terjadinya praktek pungli tersebut.
“Dari tingkat staf hingga kepala dinas ada pengawasan, tapi terus terang kami tidak bisa memastikan apakah ada praktek kotor tersebut atau tidak di lingkungan Disdukcapil. Instansi ini banyak berhubungan dengan orang luar, jadi kami tidak tahu apakah pungutan itu berasal dari pegawai kami, atau malah dari pihak luar yang mengatasnamakan Disdukcapil, itu diluar kendali. Yang pasti untuk semua staf kami, saya bisa jamin tidak ada,” ujarnya.
Menurut Subhan, justru pihaknya sangat membuka diri bagi siapapun untuk melaporkan apabila mendapati ataupun dimintai pungutan ketika mengurus berkas di Disdukcapil.
“Saya yakin dan mudah-mudahan tidak ada kalau dari kami, tapi kalau ada oknum-oknum begitu silahkan laporkan. Bisa datang langsung ke kepala dinas atau ke saya. Atau kalau kurang puas bisa langsung lapor ke walikota atau ombudsman bahkan kami persilahkan lapor ke polisi, asal ada bukti yang jelas dan bisa dipertanggung jawabkan. Kalau memang terbukti salah, kami tidak akan melindungi,” papar Subhan.
Dari total 15 produk dokumen kependudukan yang dikeluarkan oleh Disdukcapil dalam kepengurusannya tidak ada satupun yang berbayar. Ditambah dengan adanya pelayanan one day service dimana masyarakat bisa mendapatkan dokumen kependudukannya dalam waktu kurang dua hari apabila persyaratan lengkap.
Secara pribadi ia juga mendorong kepada staf dan pegawai di Disdukcapil dalam pekerjaan yang diamanahkan kepada mereka merupakan amanah dan pengabdian kepada negara. “Jadi jangan sampai melakukan hal-hal yang diluar kebijakan instansi seperti pungli dan hal lainnya,” tegas Subhan.
Seperti diberitakan harian ini kemarin, Walikota Syaharie Jaang menyoroti masih banyaknya keluhan masyarakat terkait kinerja stafnya khususnya yang berhubungan langsung dengan pelayanan publik yang diantaranya adalah Disdukcapil. “Saya dengar sendiri, katanya kalau mau mengurus KTP harus bayar. Saya ingatkan sekali lagi, supaya ini jangan sampai terjadi,” ujar Jaang saat memimpin apel pagi tersebut dihadapan anak buahnya. (rs616)