ADD Dipangkas, Kades Ngadu ke DPRD

0
15

Anggaran Semula Rp77, 3 M Turun jadi Rp66,5 M

PENAJAM – Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) yang bersumber dari APBD Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) tahun 2016 berkurang dari anggaran semula. Awalnya ADD yang diperuntukan untuk seluruh desa se-PPU, senilai Rp77, 3 miliar, namun karena terkena rasionalisasi akibat terjadinya defisit sehingga anggarannya dipangkas sebesar Rp10 miliar sehingga menjadi Rp66,5 miliar.
“Anggaran ADD terpaksa dipangkas akibat defisitnya anggaran APBD PPU 2016. Hal ini tentu membuat kaget seluruh Kepala Desa (Kades) penerima ADD dan mengadukan keluhannnya ke DPRD, Rabu kemarin,”ujar Ketua Komisi I DPRD PPU, Fadliansyah, kepada Koran Kaltim, Kamis (13/10).
Dibeberkanya, kedatangan para kades ke DPRD tersebut disebabkan karena ketidakpuasan mereka, karena saat rapat dengan Asisten III Setkab PPU, Alimuddin dan sejumlah pejabat Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPM – PD) belum mendapatkan jawaban yang jelas.
“Para kades ini mendatangi kami atas kehendak sendiri untuk mendapatkan solusi, sehingga kami langsung menggelar rapat guna menyamakan persepsi agar mendapatkan jalan keluar yang terbaik,” kata Fadliansyah.
Ia menerangkan, kondisi keuangan daerah memang sedang mengalami penurunan, bukan hanya bagi desa tetapi juga kabupaten. Akibatnya berdampak pada anggaran ADD yang bersumber dari APBD PPU sebagaimana Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 tahun 2015i pasal 96, besaran ADD berasal dari dana perimbangan sebesar minimal 10 persen. “Karena dana perimbangan dari pusat menurun maka telah menjadi batang tubuh APBD PPU, maka juga ikut mengalami penurunan. Sementera APBD murni yang telah ditetapkan adalah asumsi dan bisa mengalami perubahan jika kondisi seperti ini, jadi tidak bisa dijadikan patokan utama berbeda jika APBD itu telah mengalami perubahan,” jelasnya.
Menurutnya, para kades sebaiknya tidak langsung menghabiskan dana untuk belanja dan pembangunan sebelum APBD Perubahan, agar apabila APBD terjadi defisit tidak menjadi beban desa itu.
Kini, lanjutnya, fakta di lapangan ada beberapa desa terbebani akibat berkurangnya anggaran ADD tersebut, karena ada sejumlah proyek telah berjalan namun tidak bisa terbayarkan. Oleh karena itu, diimbau agar para Kades bisa mengendalikan serta memverifikasi kegiatan programnya serta melaporkan ke BPM – PD agar dapat diformulasikan kebutuhan anggaran selanjutnya.
“Kita berharap para kades dapat memahami konidisi saat ini, dan berupaya untuk lebih optimal dan mengendalikan penggunaan anggaran ADD tersebut, supaya tidak terbebani dalam pelaksanaan kegiatan program di desanya,”pungkasnya. (nav)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here