TENGGARONG – sejumlah  Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud, Provinsi Sulawesi Utara melakukan kunjungan kerja ke DPRD Kutai Kartanegara, belum lama ini. 

Rombongan dipimpin langsung Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud George Rompeh dan diterima oleh  Wakil Ketua DPRD Kukar Supriyadi didampingi Sekretaris Dewan HM Ridha Darmawan berserta sejumlah kepala OPD, di  ruang Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Kukar.

Talaud George Rompeh menjelaskan, Kabupaten Kepulauan Talaud secara administratif adalah bagian dari Provinsi Sulawesi Utara. Kabupaten ini merupakan pemekaran dari Kabupaten Kepulauan Sangihe,. Ibukota kabupaten yaitu Melonguane terletak di sisi selatan pulau Karakelang. Letak dari Kepulauan Talaud berada di sebelah utara Pulau Sulawesi. Kepulauan Talaud adalah kawasan paling utara di Indonesia timur, berbatasan dengan daerah Davao del Sur, Filipina di sebelah utara. 

Sebagai daerah yang kaya akan kekayaan fauna dan flora, Kabupaten Talaud yang berbatasan langsung dengan negara tetangga Filipina berusaha keras menjaga satwa khas Talaud agar tidak dicuri oleh bangsa Asing. 

“Kabupaten Kepulauan Talaud mempunyai satwa khas berupa burung sampiri, burung ini hanya ada di daerah kami, dan burung sampiri ini hanya ada satu di seluruh dunia, untuk menjaga habitat keaslian satwa oleh karenanya kami ingin menambah referensi untuk materi raperda perlindungan satwa dan raperda pencegahan perusakan lingkungan hidup di wilayah sungai dan pantai,” kata George Rompeh. 

Supriyadi mengapresiasi kedatangan DPRD Kepulauan Talaud. Menurutnya, peran dari anggota DPRD Kabupaten Talaud yang ada di wilayah Indonesia bagian timur sangatlah besar, karena merupakan garda terdepan bangsa yang berbatasan langsung dengan Filipina.

“Menjaga ekosistem hutan, laut dan kekayaan bangsa kita ini harus kita lakukan, secara bersama-sama agar tidak mudah dicuri oleh bangsa asing, untuk menjaganya salah satunya kita harus memiliki perda yang bisa melindungi satwa yang ada,” kata Supriyadi.

Supriyadi menegaskan pertemuan kali ini merupakan masukan yang sangat penting, dan ke depan akan menjadi pemikiran bersama. 

Kukar memiliki satwa khas berupa orangutan, burung enggang, beruang madu, dan pesut mahakam.

“Dibutuhkan adanya sebuah peraturan daerah yang berguna sebagai payung hukum guna memperkuat arah kebijakan-kebijakan yang diambil, selain sharing anggaran pelestarian yang jelas antara provinsi maupun kabupaten/kota,” tegas Supriyadi. (adv/hei)