SAMARINDA-Komisi IV DPRD Kaltim memberikan deadline waktu satu minggu kepada pihak Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Samarinda bersama berbagai pihak terkait termasuk pekerja bongkar muat, terkait penyelesaian penetapan tarif bongkar muat di Pelabuhan Konvensional dan TPK Palaran.

Hal tersebut menjadi kesimpulan rapat dengar pendapat antara Komisi IV DPRD Kaltim dengan KSOP, Komura, Disnakertrans Samarinda, Dinas Koperasi Samarinda, Dishub dan Pelindo, serta sejumlah perwakilan pekerja bongkar muat pelabuhan, Rabu (26/7).

Rusman Ya’qub mengatakan sebenarnya persoalan ini bukan kewenangan pemerintah maupun DPRD, melainkan pengguna jasa dan pekerja bongkat muat yang difasilitasi oleh KSOP selaku otoritas pelabuhan.

“DPRD Kaltim akan membuat surat rekomendasi kepada KSOP Samarinda dan Badan Usaha Pelabuhan (BOP) terkait penyelesaian persolan tarif bongkar muat yang intinya kepada para pihak yang berkepentingan dan berwenang untuk melahirkan percepatan dalam merumuskan dan menentukan tarif bongkar muat,” ucapnya. 

KSOP Samarinda sendiri, dalam rapat tersebut menyepakati memfasilitasi pembahasan tarif bongkar muat di Pelabuhan Samarinda dan TPK Palaran pada Jum’at (28/7), berdasarkan konsep usulan besaran tarif dari BUP yang disampaikan melalui Assosiasi ALFI dan lNSA. Serta diharapkan kepada KSOP Samarinda untuk bisa menyelesaikan penetapan tarif bongkar muat sampai pada tahapan surat keputusan pada Kamis (3/8) mendatang. 

Ia menambahkan, apabila sampai batas waktu yang ditentukan belum juga ada hasil maka Komisi IV akan memanggil kembali semua pihak guna membantu memberikan solusi terbaik untuk semuanya.

“Masalah utamanyakan soal penentuan besaran tarif bongkar muat, sebab pasca dicabutnya peraturan yang lama yakni sebesar Rp 180 ribu per box, kini pekerja hanya di banyar Rp 10 ribu per box. Kondisi ini berlangsung lima bulan berjalan, artinya setiap bulannya setiap pekerja rata-rata hanya mengantongi penghasilan kurang lebih Rp 400 ribu,” tutur Rusman didampingi Yahya Anja, Siti Qomariah, Martinus, Syarifah Fatimah Alaydrus dan Hermanto Kewot.(adv/hms4/hms6)