Kamis, 08/06/2017

Kelola DAK, Komisi I DPRD Kukar Berguru Ke Kutim

Kamis, 08/06/2017

TUKAR PIKIRAN: Suasana kunjungan Komisi I DPRD Kukar bersama Bappeda Kutim. Pertemuan ini sekaligus sumbang ide dan tukar pengetahuan mengenai pengelolaan dana alokasi khusus (DAK).

Join Grup Telegram Koran Kaltim untuk mendapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari. Caranya klik link https://t.me/+SsC4jer3I5syZWU1 atau klik tombol dibawah ini.

Grup Telegram Koran Kaltim

kemudian join. Anda harus instal aplikasi Telegram terlebih dahulu di ponsel.

Berita Terkait

Kelola DAK, Komisi I DPRD Kukar Berguru Ke Kutim

Kamis, 08/06/2017

logo

TUKAR PIKIRAN: Suasana kunjungan Komisi I DPRD Kukar bersama Bappeda Kutim. Pertemuan ini sekaligus sumbang ide dan tukar pengetahuan mengenai pengelolaan dana alokasi khusus (DAK).

SANGATTA- Kabupaten Kutai Timur (Kutim) kembali jadi tempat menimba ilmu daerah lain. Kali ini Wakil Sekretaris Komisi I Bidang Hukum dan Pemerintahan DPRD Kutai Kartanegara (Kukar) Andi Faisal bersama rombongan mengunjungi Kantor Bupati Kutim agenda tukar pikiran mengenai pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK). 


Kutim dipilih tim Komisi I DPRD Kukar karena memiliki keunggulan merencanakan pembangunan infrastruktur. Rombongan DPRD Kukar disambut jajaran Pemkab Kutim di Ruang Arau, Kantor Bupati, Selasa (6/6) lalu.

Dalam kesempatan ini Andi diterima oleh Kepala Bappeda Kutim Sumarjana dan pelaksana tugas (plt) Bapenda Zaini mewakili Bupati. Garis besarnya, Kutim dalam hal ini sudah menjalankan arahan Bupati Ismunandar bahwa DAK sebagai alokasi APBN maupun APBD bertujuan mendanai kegiatan khusus merupakan urusan Pemkab sesuai prioritas nasional. 


Kepala Bappeda Sumarjana mengatakan membangun daerah tidak bisa mengandalkan APBD saja, namun harus berusaha optimal sumber daya yang ada. DAK sudah dikawal Asisten III Yulianti menyesuaikan dengan formula yaitu jumlah penduduk dan luas kawasan. 

“Pintar-pintar memanfaatkan celah-celah melihat dengan jeli program daerah bersinergi sama dengan pusat.  Contohnya saja program pusat masuk ke daerah semacam proyek air bersih lewat APBN. Ketajaman Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam usulan program jika tidak masuk target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD),” tegasnya.

Menurut Sumarjana DAK untuk membiayai pembangunan sistem multyyears. Contohnya Kutim juga membangun lintasan ring road sebelum menuju kawasan Bukit Pelangi tembus Kenyamukan. Namun masih terkendala masalah pembebasan lahan dengan warga. Ada komitmen kesepakatan dengan warga membebaskan lahan mereka maka otomatis nilai tambah harga tanah akan meningkat.


“Nah dalam perjalanan ada saja satu atau dua orang warga mengingkari perjanjian hasilnya proyek ringroad masih mandek. Tapi, tahun ini kami fokus akan menyelesaikan proyek multiyear ini pasalnya sudah mendapatkan persetujuan dengan DPRD Kutim. Intinya membereskan lahan tidak ada masalah,” tambahnya.


Sementara itu, Andi Faisal pimpinan rombongan DPRD Kukar mengucapkan terima kasih sudah diterima di jajaran Pemkab Kutim terutama Bappeda dan Bapenda. Tim Komisi I DPRD Kukar dalam hal ini sudah mendapat keterangan dan informasi. Menurut dia kedua OPD dimaksud kooperatif dalam berbagi ilmu dalam perencanaan DAK. 

“Jika Kutim perlu kebersamaan dan konsolidasi komunikasikan saja, tim Komisi I ‘welcome’ (terbuka). Tidak ada sekat, justru ini ajang kekompakan. Kutim bersama Kukar adalah saudara dulu menjadi bagian tidak terpisahkan.  Bagaimana mengelola sesuatu menghasilkan program maksimal,” tutupnya. (hms13)


Kelola DAK, Komisi I DPRD Kukar Berguru Ke Kutim

Kamis, 08/06/2017

TUKAR PIKIRAN: Suasana kunjungan Komisi I DPRD Kukar bersama Bappeda Kutim. Pertemuan ini sekaligus sumbang ide dan tukar pengetahuan mengenai pengelolaan dana alokasi khusus (DAK).

Berita Terkait


Tunggu sebentar ya. Kami sedang menyiapkannya untukmu.