TENGGARONG – Anggota DPRD Kutai Kartanegara dari lintas komisi melakukan kunjungan ke DPRD dan Kantor Bappeda Litbang Kota Balikpapan, Senin (21/8) lalu.

Kunjungan ini dipimpin Sugiyanto didampingi Nirmala, Firnadi Ikhsan, Didik Agung Ekowahono, Kamarur Zaman, M Behmen, Samsuddin, dan Kasubbag Perbendaharaan Sekretariat DPRD Kukar Hairul Saleh.

Pertemuan pertama diterima Sekretaris DPRD Kota Balikpapan Sukaryanto di gedung Sekretariat DPRD Kota Balikpapan dan dilanjutkan pertemuan kedua di kantor Bappeda dan Litbang Kota Balikpapan dan diterima Kabid Pelaporan, S. Hidayatullah Nihe.

Behman mengatakan kunjungan ini untuk sharing program legislasi daerah.

“Kunjungan kerja ini kita lakukan dalam membangun sinergitas dan komitmen terkait tugas pokok dan fungsi wakil rakyat di lembaga legislatif sudah seharusnya dilakukan secara aktif dan komunikatif,” ujarnya. 

DPRD Kukar, lanjut Behman, ingin berbagi penggalaman sekaligus ingin menggali informasi terkait persoalan dan pola-pola pelaksanaan kegiatan reses anggota DPRD Kota Balikpapan dan tentang implementasi PP 18/2017 tentang Keuangan Daerah dan Hak Administratif Pimpinan dan anggota DPRD.

“Kita juga ingin mengetahui sampai sejauh mana penyerapan dari hasil-hasil kegiatan reses anggota selama ini, dan bagaimana tanggapan pemerintah sehingga pokok-pokok pikiran bisa dilakukan secara maksimal oleh Pemkot Balikpapan,” tutur Behman.

Sugianto menambahkan dalam hal yang terkait dengan Bappeda ada beberapa hal informasi yang ingin digali dalam kegiatan kajian kebijakan dalam daerah. 

Di antaranya dalam perencanaan pembangunan daerah menggunakan pendekatan mengakomodir aspek pendekatan politis. Dan sejauh mana tingkat akomodir pada aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui DPRD. 

“Persoalan ini harus kita pahami, karena lembaga dewan merupakan lembaga yang menjembatani antara keinginan dan kebutuhan masyarakat, dewan sebagai fasilitator untuk menyampaikan kepada OPD teknis,” tuturnya. 

Sugiyanto menegaskan dalam proses perencanaan peran serta masyarakat mutlak diperlukan sebab di dalam pembangunan masyarakat tidak hanya sebagai objek tetapi subjek pembangungan. “Perencanaan pembangunan baik di tingkat pusat maupun daerah partisipasi masyarakat wajib untuk didengar dan dipertimbangkan oleh pemerintah,” tegasnya. (adv/hei)