SAMARINDA -  Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB) dalam pemandangan umum (PU) terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2016 menyoroti kompleksnya persoalan yang terjadi Provinsi Kaltim.

Juru bicara Fraksi PKB, Jahidin mengatakan, Fraksi PKB sangat menyesalkan kepada Pemprov Kaltim tentang tidak profesional dalam dunia pendidikan di Kaltim yang sampai saat ini permasalahannya belum selesai

“Kita masih ingat janji-janji politik Bapak Awang Faroek yang didengungkan saat kampanye, bahwa dunia pendidikan menjadi prioritas, akan tetapi sampai saat ini beasiswa dibatasi bahkan tidak transparan penerimanya siapa saja, dan yang paling terhangat adalah tentang pendapatan guru honorer jauh dari cukup yaitu Rp 1,3 juta,” sebut Jahididn.

Selain itu, Fraksi PKB juga merisaukan tentang pengawasan perusahan outsourcing di Kalimantan Timur yang melegalkan aturan di luar undang-undang. 

“Seperti pesangon banyak dihapuskan karena jangka waktu kontrak dibuat perlima bulan, pekerja yang lebih dari 5 tahun dikontrak wajib dijadikan karyawan tetap tanpa melihat umur dan pendidikan untuk jenjang karier, dan tunjang rumah tidak pernah direalisasikan oleh perusahaan,” bebernya.

Disampaikannya pula bahwa selain memberikan kritik, Fraksi PKB memberikan masukan kepada pemerintah provinsi selain indikator tingkat kepuasan masyarakat untuk mengukur kinerja pembangunan infrastruktur dasar, perlu menambah indikator kinerja pembangunan infrastruktur yang lebih lengkap pada masing-masing kelompok fungsi infrastruktur.

“Ada indikator kinerja kegiatan (output), kinerja program pembangunan infrastruktur (outcome), dan kinerja pembangunan daerah (indikator makro, impact) yang menjadi indikator dampak atas kinerja keseluruhan pembangunan infrastruktur,” terang Jahidin. (hms6)