SAMARINDA - Fraksi Partai Demokrat menekankan bahwa laporan pertanggungjawaban harus mengandung informasi yang valid, akurat dan akuntabel. Valid berarti semua program dan kegiatan yang dikupas dan disajikan dalam LKPj Tahun Anggaran 2016 harus tercantum dalam dokumen RPJMD 2013 - 2018 dan RKPD 2016, akurat berarti data dan informasi yang disajikan mencerminkan realita yang terjadi, dan akuntabel berarti semua yang terkandung dalam LKPj transparan, apa yang tercatat adalah apa yang terjadi, uraian dapat dicermati oleh masyarakat, dan seluruh isi dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya. 

Hal itu disampaikan Juru Bicara Fraksi Demokrat DPRD Kaltim Jafar Haruna saat membacakan Pandangan Umum (PU) Fraksi Demokrat terhadap Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2016, pada Rapat Paripurna DPRD Kaltim ke-XV yang dipimpin Ketua DPRD Kaltim Syahrun HS, Rabu (7/6).

Disampaikan Jafar, tata kelola pemerintahan yang baik dan benar, pemerintahan yang bersih,   menjadi prasyarat mutlak menuju terwujudnya masyarakat Kalimantan Timur yang adil, makmur dan sejahtera. LKPj Gubernur dapat dipandang sebagai  indikator yang menggambarkan seberapa baik dan benar tata kelola pemerintahan.  

“Fraksi Partai Demokrat memandang bahwa dokumen LKPj merupakan rapot dari hasil penyelenggaraan pemerintah daerah, yang berisi sejumlah indikator dan capaian dari program dan kegiatan. Oleh karena itu, Fraksi Partai Demokrat menyampaikan usulan dan saran perbaikan penyajian dan substansi LKPj berikutnya, serta umpan balik bagi pelaksanaan urusan pemerintahan provinsi selanjutnya,” tuturnya.

Dia menambahkan, harus terungkap dalam LKPj mengenai korelasi antara input dengan keluaran (output), manfaat (outcome) dan dampaknya (impact) dari setiap program dan kegiatan atau sehimpunan program dan sekumpulan kegiatan yang disusun berdasarkan urusan dan SKPD yang membidangi, yang mencakup tugas dekonsentrasi, tugas pembantuan dan tugas umum pemerintahan.

Setiap rupiah dikeluarkan dan manajemen yang dikerahkan sebagai input pada kegiatan sepanjang tahun 2016, harus menghasilkan keluaran, manfaat dan dampak yang dapat diukur sesuai rencana yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan tahunan, RKPD Tahun Anggaran 2016. 

“Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dan dilaporkan harus mendukung program yang telah ditetapkan dalam dokumen RPJMD 2013-2018, karena dokumen RKPD 2016 berisi sejumlah kegiatan yang merupakan penjabaran tahunan dari dokumen RPJMD 2013-2018, sedangkan dokumen RPJMD berisi program-program yang diprioritaskan. LKPJ Gubernur Tahun Anggaran 2016 merupakan posisi tahun ke-tiga pelaksanaan program-program dalam dokumen RPJMD,” imbuhnya.

Selanjutnya, dalam rangka pembahasan LKPj, Fraksi Partai Demokrat memandang perlu adanya pembahasan yang lebih mendalam dan komprehensif yang dilakukan oleh Pansus yang akan dibentuk. Fraksi Partai Demokrat mengusulkan agar Pansus LKPj melakukan uji petik, turun ke lapangan untuk menguji keakuratan informasi yang tertulis dalam dokumen LKPj dan memeriksa realita di lapangan guna memperoleh informasi yang valid dan akurat mengenai korelasi antara realisasi belanja dan tingkat serapan dengan hasil (output) dan manfaat (outcome) dari program dan kegiatan yang telah mendapat alokasi anggaran. (hms3)