Perhatikan Aspek Kemiskinan dan Insfrastruktur


korankaltim
korankaltim
Koran Kaltim     2 months ago     596 kali
img PANDANGAN UMUM: Juru Bicara Fraksi Hanura Artya Fathra Martin menyampaikan pandangan umum (PU) FRaksi Hanura terkait Raperda Perubahan APBD 2017. Hanura menyoroti persoalan kemiskinan dan infrastruktur yang perlu mendapat perhatian pemerintah

SAMARINDA-Fraksi Hanura DPRD Kaltim menyampaikan pendekatan pembangunan yang tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2017, adalah HolistikTematik integratif dan Spasial, serta kebijakan anggaran belanja berdasarkan money follow Program dengan cara memastikan hanya program yang benarbenar bermanfaat saja yang dianggarkan, bukan karena tugas dan fungsi suatu lembaga. 

Oleh sebab itu Fraksi Hanura menekankan pada dua aspek penting yaitu kemiskinan dan Infrastruktur  pada pembahasan Perubahan APBD 2017. 

Hal itu disampaikan juru bicara Fraksi Partai Hanura Artya Fathra Martin saat membacakan Pandangan Umum (PU) Fraksi Hanura terhadap Raperda tentang Perubahan APBD 2017, pada Rapat Paripurna Ke-28 DPRD Kaltim, Rabu (20/9).

“Angka kemiskinan di Kaltim sejak Tahun 2010 masih tinggi berkisar 5-6 persen atau sekitar 200.000 jiwa. Kondisi infrastruktur jalan di wilayah terpencil dan Kabupaten Mahakam Ulu juga masih sangat jelek dan sulit dilewati pada musim hujan. Kedua hal inilah yang perlu kita perhatikan bersama,” ucapnya. 

Selain kedua aspek tersebut, Artya menuturkan program yang perlu pendapat perhatian adalah peningkatan kualitas sumberdaya pendidikan, pembangunan pertanian seperti mencetak sawah baru demi mencapai swasembada beras, pengembangan perikanan budidaya maupun perikanan tangkap serta UMKM. 

“Pada Tahun 2018 Pemerintah Indonesia menargetkan stop impor beras, dan pada Tahun 2020 akan stop impor jagung. Terkait hal itu Fraksi Hanura minta agar program-program tersebut diprioritaskan penyelesaiannya dalam Perubahan APBD 2017 ini,” tuturnya. 

Selanjutnya, nilai SILPA dalam Tahun Anggaran 2016 sejumlah Rp. 611,16 miliar masih menjadi pertanyaan karena tidak disebutkan sumber SILPA tersebut, apakah berasal dari efisiensi penggunaan anggaran atau karena rendahnya kinerja aparat pemerintah. Jika hal ini disebabkan karena masih rendahnya kinerja maka di tahun yang akan datang perlu ada peningkatan kinerja aparat pemerintah agar pembangunan berjalan lancar. 

“Sementara itu terkait salah satu alasan pemerintah terkait masih rendahnya penerimaan dari retribusi adalah rusaknya prasarana objek retribusi di OPD/UPT Pemungut Pajak. Fraksi Hanura melalui Pandangan Umum sudah beberapa kali meminta pemerintah untuk memperbaiki sarana yang rusak ini namun ternyata belum diperbaiki. Kami minta sekali lagi agar sarana-prasarana ini diperbaiki untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yang akan membayar restribusi,” tegasnya. 

Artya menambahakan, pada postur anggaran dalam Perubahan APBD 2017, menunjukkan kurang berimbangnya belanja langsung senilai Rp 3,61 triliun dengan belanja tidak langsung senilai Rp 5,559 triliun dengan perbandingan 35 persen dan 65 persen. Oleh sebab itu, anggaran belanja langsung harus dapat digunakan semaksimal mungkin pada program yang tepat dengan cara yang efektif agar rakyat Kaltim dapat merasakan manfaatnya. 

Fraksi Hanura, sebutnya, memahami bahwa Badan Anggaran dan Pemerintah Provinsi sudah bekerja keras siang dan malam untuk membahas Rancangan Perubahan APBD ini, yang hasilnya kemudian dituangkan dalam Nota Penjelasan. Dengan memperhatikan secara seksama semua kesepakatan dalam Rancangan Perubahan APBD ini, maka Fraksi Hanura menyatakan dapat menerima Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017. 

“Oleh sebab itu Fraksi Hanura mengharapkan agar Rancangan Perubahan APBD ini terus dibahas lebih intensif sehingga dapat disahkan menjadi peraturan daerah definitif dalam waktu singkat demi lancarnya pelaksanaan pembangunan di Kalimantan Timur,” sebutnya. (adv/hms3)




loading...

baca LAINNYA

korankaltim
korankaltim
7 hours ago | dibaca 167 kali
img