Minggu, 24/09/2017

Fraksi PDIP Sarankan Tingkatkan Intensifikasi Pendapatan

Minggu, 24/09/2017

PANDANGAN UMUM: Ketua Fraksi PDIP DPRD Kaltim Veridiana Huraq Wang ketika membacakan Pemandangan Umum Fraksi PDIP terhadap Nota Keuangan RAPBD-P Kaltim 2017, Rabu (20/9)

Join Grup Telegram Koran Kaltim untuk mendapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari. Caranya klik link https://t.me/+SsC4jer3I5syZWU1 atau klik tombol dibawah ini.

Grup Telegram Koran Kaltim

kemudian join. Anda harus instal aplikasi Telegram terlebih dahulu di ponsel.

Fraksi PDIP Sarankan Tingkatkan Intensifikasi Pendapatan

Minggu, 24/09/2017

logo

PANDANGAN UMUM: Ketua Fraksi PDIP DPRD Kaltim Veridiana Huraq Wang ketika membacakan Pemandangan Umum Fraksi PDIP terhadap Nota Keuangan RAPBD-P Kaltim 2017, Rabu (20/9)

SAMARINDA - Ketua Fraksi PDIP DPRD Kaltim Veridiana Huraq Wang menyarankan kepada Pemprov Kaltim untuk membuat strategi jangka pendek yakni upaya intensifikasi pendapatan yang masih memungkinkan untuk ditingkatkan. Khususnya intensifikasi atas pemungutan pajak-pajak daerah.

Pasalnya, PAD yang diperoleh dari BUMD mengalami penurunan signifikan dibanding tahun-tahun sebelumnya, bahkan ada BUMD yang belum menunjukkan kontribusi pendapatan bagi daerah.

Pihaknya, meminta sikap tegas Pemprov Kaltim untuk serius mendorong kinerja, mengembangkan usaha, dan membina agar dapat meningkatkan laba bersih, dan kontribusi PAD yang signifikan dari tahun ke tahun.

“Fraksi PDIP mempertanyakan, terjadi pengurangan wajib retribusi pada Retribusi Izin Usaha Perikanan dan Retribusi IMTA, menurut pendapat kami salah satunya adalah karena tidak pembaharuan regulasi yang mendorong peningkatan dibidang usaha ini sebagaimana yang telah disampaikan diawal pandangan fraksi ini. Mengapa tidak segera dilakukan penyesuaian regulasi,” tanya Veridiana.

Selain itu, Veridiana juga mempertanyakan adanya beberapa sarana dan prasarana yang menjadi objek retribusi di SKPD/UPTD pemungut yang mengalami kerusakan dan perlu perbaikan, bahkan belum berfungsi seperti education center, seberapa besar pengaruhnya terhadap pendapatan daerah dan mengapa tidak dilakukan prioritas anggaran belanja terhadap objek dimaksud.

Terkait dengan Kebijakan Belanja dalam Perubahan APBD, Fraksi PDIP menyerahkan sepenuhnya melalui mekanisme pembahasan APBD,  yang melibatkan Pimpinan DPRD, Komisi, dan Badan Anggaran sesuai Tata Tertib DPRD.(adv/hms)


Fraksi PDIP Sarankan Tingkatkan Intensifikasi Pendapatan

Minggu, 24/09/2017

PANDANGAN UMUM: Ketua Fraksi PDIP DPRD Kaltim Veridiana Huraq Wang ketika membacakan Pemandangan Umum Fraksi PDIP terhadap Nota Keuangan RAPBD-P Kaltim 2017, Rabu (20/9)

Berita Terkait


Tunggu sebentar ya. Kami sedang menyiapkannya untukmu.