SAMARINDA - Juru bicara Fraksi Golkar Mursidi Muslim mengatakan bahwa fraksinya turut prihatin pada sektor pendapatan  daerah yang semakin menurun dari tahun ke tahun dalam masa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) saat ini. Hal itu dikatakannya saat menyampaikan Pandangan Umum (PU) Fraksi Golkar terhadap Raperda Provinsi Kaltim tentang Perubahan atas Perda Nomor 7 Tahun 2014 tentang RPJMD Kaltim Tahun 2013-2018.

“Terutama sumber pendapatan yang berasal dari pemerintah pusat,  selain itu pendapatan asli daerah juga belum mengalami peningkatan yang signifikan. Oleh karena itu perlu dilakukan optimalisasi pendapatan dari sumber-sumber yang baru, seperti upaya penggalian potensi pendapatan dari sektor kelautan yang telah menjadi kewenangan provinsi,” kata Mursidi dalam dalam Rapat Paripurna ke-XVI DPRD Kaltim.

Sementara menyoroti bidang pendidikan, Fraksi Golkar juga meminta kepada Pemprov Kaltim agar tetap konsisten untuk memberikan porsi yang memadai terhadap sektor pendidikan. Serta harus tetap menjadi prioritas utama dalam pembangunan meskipun dalam kondisi keuangan Kaltim yang kurang menguntungkan saat ini. Pemerintah Provinsi juga harus melaksanakan amanah baru yang saat ini menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi yaitu pengelolaan SMA/SMK, yang berkonsekuensi pada bertambahnya pembiayaan dari pemerintah  provinsi.

 “Untuk itu Fraksi Partai Golkar perlu mendapatkan penjelasan dari pemerintah terhadap upaya yang telah dilakukan dalam hal progres peralihan kewenangan pendidikan SMA/SMK,   bantuan Biaya Operasional Sekolah (BOS) negeri dan swasta, tunjangan guru SMA/SMK negeri dan swasta dan realisasi program Beasiswa Kaltim Cemerlang,” sebutnya. Tak hanya itu, masih kurangnya fasilitas komputer untuk pelaksanaan UNBK dan upaya pemerintah membangun kerjasama dalam hal peningkatan partisipasi beasiswa dari pihak swasta juga perlu diperhatikan. Sementara itu di bidang kesehatan, Fraksi Golkar meminta Pemprov Kaltim agar tetap memperhatikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat Kaltim untuk mencapai target sasaran Indek Pembangunan Manusia (IPM) yang telah ditetapkan. Meningkatkan fasilitas kesehatan, peningkatan tenaga medis, pelayanan puskesmas 24 jam khususnya di daerah terpencil dan kepulauan, sesuai dengan visi pembangunan kesehatan Kaltim. Yaitu “Peningkatan Derajat dan Mutu Kesehatan Masyarakat Yang Merata dan Berkeadilan”. Pembangunan Kesehatan di Kalimantan Timur juga perlu menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) yaitu suatu tindakan sistematis dan terencana yang dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh komponen bangsa dengan kesadaran, kemauan dan kemampuan berprilaku sehat untuk meningkatkan kualitas hidup.  Selanjutnya, terhadap Permasalahan  Rumah Sakit Islam di Samarinda, Pemprov Kaltim diminta mengutamakan pelayanan publik, mengedepankan fungsi sosial dan kemanusian dengan memberikan kesempatan kepada RSI untuk dapat beroperasi kembali di lahan dan bangunan yang telah mereka tempati selama ini, dan Pemprov Kaltim diharapkan dapat menindaklanjuti rekomendasi yang disampaikan oleh Panitia Khusus RSI yang telah dibentuk oleh DPRD Provinsi Kalimantan Timur. (hms5)