SAMARINDA - Pembangunan di Kaltim secara umum telah mampu meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat. Namun masih ada kesenjangan antarkawasan, antarkota, kecamatan dan antardesa. Tingkat pertumbuhan yang tinggi tanpa disertai pemerataan pembangunan hanyalah menciptakan perekonomian yang lemah dan eksploitasi sumber daya manusia.

Anggota Komisi III DPRD Kaltim Wibowo Handoko mengatakan, pembangunan di setiap daerah di Kaltim sangat perlu. Agar dapat optimal maka perlu pemerataan pembangunan. 

“Pemerintah harus memperhatikan pembangunan di seluruh daerah di Kaltim. Jangan sampai ada ketimpangan. Pemerintah juga harus mendengarkan semua aspirasi masyarakat di daerah,” ucapnya.

Politikus Partai Demokrat ini mengatakan masyarakat di daerah pinggiran ataupun pedalaman merasa tidak mendapat keadilan jika bicara infrastruktur. Terkesan ada kesenjangan antara kota dan daerah pinggiran.

“Harus diakui bahwa anggaran infrastruktur pembangunan untuk daerah di terpencil serta di pedalaman sangat minim. Namun apapun itu keadaannya, tentu kita berharap pembangunan di daerah-daerah harus dimaksimalkan agar tercipta pemerataan pembangunan antara kota dan desa,” harapnya.

Wakil rakyat asal daerah pemilihan Bontang, Kutai Timur dan Berau ini mengamati bahwa tidak hanya masalah infrastruktur yang mengalami ketidakseimbangan pembangunan. Sektor-sektor penunjang pembangunan yang lain juga dirasa sangat jauh dari apa yang diharapkan oleh masyarakat. Misalnya sektor kesehatan dan sektor pendidikan yang merupakan sektor penting dalam mewujudkan pembangunan nasional.

“Sesuai amanat undang-undang anggaran pendidikan sebesar 20 persen harus diwujudkan. Sektor pendidikan juga meliputi masalah infrastruktur, di desa-desa dan daerah pedalaman serta perbatasan banyak ditemui bangunan sekolah dengan kondisi yang tidak layak. Berbeda dengan keadaan sekolah yang ada di kota seakan lebih maju. Padahal anak-anak di pedalaman juga merupakan warga negara yang mempunyai hak untuk dapat menikmati sekolah yang layak,” tegasnya

Dengan kondisi  nyata tersebut, ia berharap pemerintah bisa lebih bijak lagi jika bicara pemerataan pembangunan di daerah-daerah.

“Pemerintah pusat maupun provinsi harus adil dalam menciptakan pembangunan disegala bidang. Besar ataupun kecil anggaran yang didapat harus dimaksimalkan penggunaannya bagi kesejahteraan masyarakat Kaltim,” ucapnya. (adv/hms3)