TREN menurunnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kaltim dalam beberapa tahun terakhir menjadi pukulan telak bagi daerah yang sebagian besar pendapatannya masih bergantung kepada sektor minerba, dengan porsi mencapai 44 persen. Alhasil, pemerintah harus berhemat dan mengevaluasi semua program pembangunan dalam arti luas.

Demi menunjang perolehan pendapatan asli daerah (PAD), DPRD Kaltim melalu Komisi II melakukan berbagai upaya bersama sejumlah instansi di lingkungan Pemprov Kaltim sebagai mitra kerja guna menggali potensi ekonomi baru. 

Anggota Komisi II DPRD Kaltim Mursidi Muslim menilai Pemerintah Provinsi Kaltim memiliki peluang yang luas untuk peningkatan PAD melalui intensifikasi dan ekstensifikasi. Artinya, pemerintah daerah diharapkan fokus menggali berbagai sumber PAD baru, sekaligus melakukan revitalisasi pengelolaan sebagian sumber-sumber PAD yang sudah ada bisa digenjot mendekati potensi maksimal.

“Seperti pada sektor pajak, ini merupakan sektor pemasukan terbesar yang dimiliki daerah. Untuk itu, pengelolaan pajak ini harus benar-benar ditata dengan baik dan maksimal serta disalurkan untuk kepentingan masyarakat luas,” kata Mursidi.

Ia mencontohkan, dominasi kelapa sawit pada sektor perkebunan yang dibuktikan dengan tumbuh suburnya pabrik Crude Palm Oil (CPO) di berbagai daerah juga seharusnya dimaksimalkan. Pasalnya, hingga saat ini hasil produksi CPO mayoritas di ekpor ke luar Kaltim.

Seharusnya kedepan mayoritas CPO yang diproduksi di Kaltim akan diperuntukkan guna memenuhi kebutuhan lokal. Hal ini dimaksudkan guna meningkatkan ekonomi kreatif masyarakat. “Penerapan 70 persen CPO untuk kebutuhan lokal harus didukung dengan daya serap yang sesuai. Karena itu peningkatan kualitas sumber daya manusia juga harus digalakkan,” ujarnya.

Menurutnya, apabila kebijakan tersebut dapat diterapkan maka akan menimbulkan efek perekonomian dalam jangka panjang yang secara otomatis berdampak pula kepada pembangunan dalam arti luas, sebab menggunakan bahan dasar yang terbaharukan.

Terlepas dari itu semua, sebut Politikus Partai Golkar ini berharap agar persoalan turunnya pendapatan daerah dihadapi dengan bijak dan tetap membuat program pembangunan yang merata di setiap daerah. “Jangan sampai akibat keuangan daerah menjadi lesu menjadikan pembangunan yang adil dan merata menjadi terganggu terlebih dalam menciptakan pemerataan pembangunan di seluruh kabupaten/kota,” pungkasnya. (adv)