Dipublish: 19 Mei 2013, 21:10

Agar Pembangunan Tepat Sasaran

Proyek Didanai APBD Provinsi Harus Koordinasi Pemkot/Pemkab

SAMARINDA - Anggota Komisi III DPRD Kaltim Sarkowi V Zahry meminta kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur untuk selalu koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota, terkait pembangunan di wilayahnya masing-masing.
“Saya banyak menerima aduan masyarakat. Masih ada beberapa pekerjaan proyek tidak dikomunikasikan terlebih dahulu kepada pemerintah setempat. Ini bisa menciptakan iklim yang kurang baik,” tutur Sarkowi di sela-sela rapat kerja Komisi III dengan Dinas Pekerjaan Umum Kaltim, pada Selasa (14/5) lalu.
Padahal, sambung politisi asal Dapil Kukar-Kubar ini, untuk melaksanakan pembangunan, mulai dari infrastruktur hingga ekonomi dibutuhkan kerja sama antara Pemprov dengan Pemkab/Pemkot. Semua itu dimaksudkan agar rencana pembangunan tepat sasaran.
Politisi muda Partai Golkar itu mengingatkan kepada Pemprov, dalam hal ini Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) agar hal serupa tidak terulang di kemudian hari. Jangan sampai daerah selaku tuan rumah merasa tidak dihargai. Karena akan berdampak politis, seperti salah satu contoh jalan di simpang Kalteng-Kubar, kondisinya saat ini sangat memprihatinkan. Padahal, Pemdasetempat sangat ingin membangun akan tetapi terkendala dengan status jalan milik Pemprov Kaltim.
Beberapa tahun lalu hanya di aspal sebagian, beberapa tahun kemudian baru diteruskan. Parahnya, ketika melakukan pembangunan tahap kedua dan jalan aspal yang dikerjakan tahap pertama sudah rusak parah.
“Artinya, tidak efektif karena tidak ada koordinasi dengan daerah,” tegas Sarkowi diamini ketua Komisi III Dahri Yasin, Wakil Ketua Komisi III Andi Harun dan anggota DPRD lainnya HM Syahrun HS, H Ichruni Luhtfi Sarasakti, H Gamalis, Artya Fathra Martin, Jawad Siradjuddin, Zaenal Haq, HM Hatta Zaenal dan Datu Yaser Arafat.
Sementara itu, Kadis Pekerjaan Umum Kaltim Taufik Fauzi mengatakan, dalam setiap proyek fisik, pasti dilakukan pemberitahuan berupa surat kepada unsur pemerintah daerah, yakni camat setempat.
Pasalnya, camat dinilai pihak bertanggung jawab di daerahnya dan paling dekat bersentuhan dengan masyarakat. Pemberitahuan kepada pejabat lebih tinggi, seperti bupati/wali kota tentu menjadi tugas camat bersangkutan.
“Kalau sampai ada bupati/wali kota yang tidak tahu provinsi melakukan kegiatan proyek di daerahnya, tentu itu hanya kesalahpahaman. Mungkin camat lupa menyampaikan kepada atasannya secara berjenjang,” ujar Taufik. (adv/hms/sua)

Bagikan Berita Ini

  • Facebook
  • Twitter
  • Blogger