Alinasi Masyarakat Peduli RSI Sambangi Komnas HAM

0
253
KE KOMNAS HAM: Alinasi Masyarakat Peduli Rumah Sakit Islam (RSI) menyampaikan berbagai persoalan yang dihadapi Rumah Sakit Islam Samarinda ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM).

SAMARINDA – Setelah menggelar aksi damai sampai pembacaan surah Yasin di depan tangga Balai Kota Samarinda, namun tidak juga mendatangkan hasil, Kamis (18/5) Alinasi Masyarakat Peduli Rumah Sakit Islam (RSI) akhirya menyambangi Komnas HAM di Jakarta.
Koordinator Aliansi Masyarakat Peduli RSI Samarinda Anas Yusfiuddin menyatakan pihaknya tidak ingin berlama-lama menelantarkan nasib pegawai RSI dan juga kepentingan masyarakat yang sudah lama terkatung-katung tidak dapat mendapatkan pelayanan kesehatan.
“Ini sudah sampai enam bulan, namun tetap saja Pemkot Samarinda tak berani mengambil keputusan, bahkan masih menunggu LO (legal opinion) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kaltim. Padahal begitu banyak kepentingan masyrakat disini yang diterlantarkan. Kami melihat dalam hal ini ada pelanggaran terhadap hak masyarakat, makanya kami berharap dari pihak Komnas HAM dapat melakukan investigasi secara khusus dalam kasus ini,” ujar Anas.
Padahal sudah jelas dalam Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Samarinda telah memenangkan pihak Yayasan Rumah Sakit Islam (Yarsi) atas polemik hibah lahan oleh Pemprov Kaltim.
Sehingga Pemkot Samarinda dalam hal ini Dinas Kesehatan Kota (DKK) Samarinda sebagai instansi yang berwenang memberikan izin operasi tak juga berani mengambil langkah.
“Karena DKK pun mendapat banyak tekanan dari Pemprov Kaltim, sehingga DKK menyerahkan langsung kepada Pak Wali. Hanya saja sampai saat ini Pak Wali masih saja tidak berani mengambil keputusan. Padahal ini menyangkut urusan pelayanan terhadap masyarakat banyak. Kenapa tidak berani memberikan izin, padahal saya yakin seluruh masyarakat Samarinda tentu akan mendukung beliau kalaupun harus berhadapan dengan Pemprov Kaltim,” tegasnya.
“Besar harapan kami dari Komnas HAM dapat segera menginvestigasi langsung persoalan ini agar bisa segera tuntas dan tidak banyak masyarakat yang dirugikan,” pungkas Anas. (ms)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here