Alot, Sengketa Lahan Bermuara ke Pengadilan


korankaltim
korankaltim
2016-10-06 05:00:54
PT KMS Andalkan HGU 1989, Warga Tuntut Setop Garap Lahan Perkebunan



PENAJAM – Mediasi sengketa lahan antar warga Penajam Paser Utara (PPU) menghadapi PT Kebun Mandiri Sejahtera (KMS), Rabu (5/1) bakal bermuara ke pengadilan. Pasalnya, pada mediasi difasilitasi Kapolres PPU, AKBP Tedi Ristiawan dan Sekretaris Kabupaten PPU H Tohar itu menghadirkan Pokja Penyelesaian Sengketa, perwakilan manajemen PT KMS Yandi, perwakilan warga pemilik lahan Nurrohman serta pihak terkait lainnya.

Dalam arahannya, Kapolres membuka rapat mediasi mengatakan, kegiatan itu diharapkan dapat menuntaskan masalah sengeketa lahan antarwarga pemilik lahan dengan perusahaan. “Kami hanya mediasi, agar kasus cepat selesai dan tidak berlarut-larut,” harap Tedi Ristiawan, Rabu (5/10).

Sementara itu, H Tohar pada kesempatan itu menerangkan, pertemuan dengan agenda mengurai kronologis sejak pertemuan perdana pada Senin (5/9) lalu. Namun, belum ada titik temu, sehingga dilanjutkan dalam rapat mediasi hadirkan perwakilan perusahaan. “Kami sudah menyurat ke PT KMS pada 14 September lalu, dalam surat itu meminta manajemen PT KMS yang berwenang putuskan kebijakan perusahaan. Hari ini disanggupi,” kata Tohar.

Selain itu, Pokja berharap PT KMS dapat menunjukkan dokumen pembelian lahan warga yang sedang sengketa kepada masyarakat. Sesuai berita acara pernah dibuat, perusahaan diminta melaksanakan program Sosial Corporate Responsibility (CSR) dan kegiatan plasma sebagai tanggung jawab terhadap warga di sekitar lahan konsesi.

Menanggpai hal itu, Yandi menyampaikan surat balasan ke bupati PPU pada 23 September lalu menyatakan bahwa PT KMS menghargai tuntutan warga. Namun, PT KMS telah memiliki izin berupa hak guna usaha (HGU) yang diterbitkan sejak tahun 1989 silam. “Kami komitmen memberi kesejahteraan warga sekitar, kami sangat berharap bantuan Pemkab dalam penyaluran CSR dan plasma. Tapi, soal tuntutan warga, manajemen PT KMS ingin selesaikan lewat jalur hokum, yakni pengadilan. Dan siap membuka dokumen di pengadilan sebagai barang bukti. Jika perusahaan diwajibkan member ganti rugi, maka perusahaan akan laksanakan putusan tersebut,” beber Yandi.

Perwakilan masyarakat, Nurrohman menegaskan warga menyatakan siap dan bersyukur jika masalah sengketa lahan itu berlanjut ke pengadilan. Namun, warga meminta, dalam proses di pengadilan, lahan seluas 150 hektare lebih yang kini dikelola PT KMS harus disetop sementara.

Perdebatan cukup alot akhirnya disepakati warga dan PT KMS, kesepakatan dibacakan H Tohar berisi perusahaan bersedia membuka dokumen proses HGU dan pembebasan lahan, dokumen itu akan diserahkan ke Pokja. Kemudian, lakukan verifikasi legalitas kepemilikan lahan bagi penerima kompensasi ganti rugi.

Soal dokumen, PT KMS akan menyurati Kanwil BPN Kaltim dan BPN PPU dan BPN Paser dengan tenggat waktu 14 Oktober 2016. Seraya menunggu, PT KMS upayakan mencari dokumen di perusahaan guna percepat proses penyelesaian sengketa tersebut. (nav)

baca LAINNYA