Breaking News
Home >> Berau - Kubar >> Anik Tagih Janji DPRD Periode 2009-2014

Anik Tagih Janji DPRD Periode 2009-2014

TANJUNG REDEB – Kasus korupsi perjalanan dinas fiktif anggota DPRD periode 2009-2014 yang menjerat Kepala Sub Bagian Pejabat Pembuat Komitmen, Abdul Haris kembali bergulir. Bukan penanganan perkaranya, melainkan pihak keluarga yang menagih janji para anggota dewan periode itu yang berjanji akan membayar denda kerugian negara mencapai Rp360 juta.
Setelah lama bersabar sejak suaminya menjalani masa hukuman selama 20 bulan, Februari 2015, istri Haris, Anik Fitriani akhirnya angkat bicara. Ia mengungkap adanya perjanjian yang disepakati antara tersangka dan para Anggota DPRD Berau periode 2009-2014 hingga sampai saat ini belum tertunaikan.
Menurutnya, selama suaminya ditetapkan sebagai tersangka hingga berujung putusan bersalah, keberadaan keluarganya berubah total. Dirinya harus bekerja keras menghidupi kedua anaknya yang masih duduk di bangku sekolah. Bahkan pasca status kepegawaian negeri sipil suaminya dicopot Maret 2016 lalu, dirinya harus kerja paruh waktu untuk menghidupi anaknya selama sang suami menjalani masa hukuman.
Tak banyak yang menjadi tuntutan Anik, dirinya hanya menagih janji para angota DPRD periode 2009-2014 yang menjanjikan akan membantu membayar uang denda sebesar Rp360 juta sesuai dengan kesepakatan yang terjalin antara suaminya dengan anggota dewan masa itu.
“Kita hanya minta kembalikan kerugian negara saja sebesar Rp360 juta sesuai putusan pengadilan tipikor tahun 2014. Kalau denda ini tidak dibayar suami saya murni jalani hukuman 4 tahun penjara. Kemarin dijanjikan mau dibiayai para anggota dewan periode 2009-2014 diantaranya Ketua DPRD masa itu Elita serta Wakil Ketua Muharram,” ungkapnya kepada awak media, Selasa (11/10).
Anik mengaku telah bertemu Bupati Berau, Muharram beberapa waktu lalu mempertanyakan masalah ini.
“Saya sudah ketemu bupati, waktu itu bupati kan masih menjadi wakil ketua, katanya akan mengusahakan, tapi mau di rundingkan dengan sama anggota dprd yang lain, tapi sampai sekarang belum ada kejelasan. Dulu juga di janjikan status PNS tidak di cabut tapi faktanya tetap dicabut. suami saya hanya jadi tumbal di kasus ini,“ jelasnya.
Terpisah, Bupati Berau Muharram membantah janji akan membayar kerugian negara Rp360 juta. Menurutnya kasus korupsi tersebut telah selesai dan tak perlu diungkit kembali.
“Kasus ini kan sudah final, ini hanya ungkapan sakit hati keluarganya saja. Memang kita bersama Anggota DPRD yang lain pada saat itu mau memberikan uang, tapi santunan, bukan berjanji untuk membayar ganti kerugian negara,” ungkapnya. (MH216)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*