Aparat TNI Siaga di Perbatasan
Ribuan Pejuang Moro Juga Berangkat Ikut Berperang di Sabah Bantu Kesultanan Sulu
NUNUKAN- Konflik bersenjata antara militer Malaysia dengan tentara Kesultanan Sulu, Filipina Selatan sejak beberapa hari terakhir menjadi perhatian banyak pihak, termasuk petugas pengamanan lintas satuan dan instansi yang bertugas daerah perbatasan, Kabupaten Nunukan.
Beberapa satuan pengamanan, dari TNI Angkatan Laut, TNI Angkatan Darat, Polri, Satuan Tugas (Satgas) Pengamanan Perbatasan (Pamtas) hingga Satgas Ambalat yang bertugas di Nunukan meningkatkan pengamanannya sejak beberapa hari terakhir, pasca pecahnya kontak senjata antara kedua belah pihak.
“TNI AL bekerjasama dengan TNI/Polri, juga Satgas Pamtas dan Satgas Ambalat, meningkatkan penjagaan,” kata Komandan TNI AL Nunukan, Letkol Laut (P) Ignatius Bayu Trikuncoro, Rabu (6/3) kemarin.
Peningkatan pengamanan dari lintas satuan ini dilakukan untuk mengantisipasi kemungkinan adanya lonjakan pemulangan atau pengungsian warga Negara Indonesia (WNI) yang tinggal atau bekerja diwilayah Sabah Malaysia ke tanah air. “Terutama targetnya adalah kemungkinan lonjakan TKI yang sudah berada di Sabah, daerah konflik kembali Indonesia, mungkin lewat Nunukan atau lewat Sebatik,” ujarnya
Pihaknya juga mengantisipasi adanya kemungkinan warga asing yang turut menyusup masuk kewilayah Indonesia akibat dari konflik tersebut. “Kita antisipasi kalau ditumpangi, kalau orang Indonesia yang pulang ngak masalah, tapi kalau ditumpangi, itu kita selektifkan, kita tingkatkan penjagaan,” ujarnya.
Selain itu, pihaknya juga mengantisipasi masuknya narkotika dan senjata api ke Nunukan saat terjadi lonjakan pengungsian.
“Jadi siapa tahu dia (pihak tentara Kesultanan Sulu) kabur atau lari ke sini, kemudian dibawa senjatanya. Salah satu target kita juga itu,” ujarnya.
Pihaknya menempatkan sekitar 30-an personil dari TNI AL, diluar jumlah personil dari satuan lainnya. Selain itu pihaknya menggerakkan dua kombetboot di Sebatik, tiga patkamla (patroli keamanan laut) milik dari Posal Sei Pancang, Sei Nyamuk dan Sei Taiwan.
“Disana juga ada perwira kami untuk memantau semua kegiatan, kegiatan diintensifkan terutama pada saat malam hari. Dimalam hari, dimana daerah-daerah yang tidak bisa dijangkau kapal perang yang lebih besar, jadinya kita gunakan speed-speed kecil dengan kecepatan tinggi dan mobilitas tinggi,” ujarnya.
Sementara arus pengungsian WNI/TKI dari Tawau ke Sebatik maupun ke Nunukan, dari pantauan TNI AL sejak beberapa hari terakhir mengalami peningkatan. “Peningkatan itu ada, setelah kejadian itu, dua hari tiga hari sudah ada. Nanti diakhir bulan atau dalam seminggu ini akan kita evaluasi, lonjakannya berapa persen,” ujarnya.
Berbeda dengan itu, menurut Kepala Pos Imigrasi Pelabuhan Tunon Taka, Nasution mengatakan bahwa pasca konflik pecah di Sabah hingga saat ini belum ada dampak peningkatan pemulangan atau pengungsian WNI ke Nunukan. “Tidak ada peningkatan pemulangan, biasa-biasa saja, bahkan malah menurun,” kata Nasution, kemarin.
Sementara Pendiri Front Pembebasan Nasional Moro (MNLF), Nur Misuari, kemarin memastikan para pejuang dari kelompoknya ada di dalam kelompok bersenjata yang dikirim Sultan Sulu ke Negara Bagian Sabah, Malaysia.
“Saya tak bisa membantah bahwa beberapa dari mereka adalah para pejuang MNLF,” kata Nur Misuari dalam sebuah jumpa pers di Manila.
Namun, Misuari menegaskan, dirinya sebagai pendiri MNLF tidak terlibat sama sekali dengan masalah ini.
“Mereka pergi tanpa sepengetahuan saya. Saya tak memerintahkan seorang pun untuk bergabung dengan mereka (Kesultanan Sulu),” kata Misuari saat mengunjungi Jamalul Kiram III yang mengklaim diri sebagai Sultan Sulu.
MNLF pernah berjuang melawan Pemerintah Filipina untuk menuntut sebuah negara merdeka di wilayah selatan Filipina. Saat itu, MNLF juga mengklaim Sabah sebagai tanah leluhur mereka.
Pada 1996, MNLF dan Pemerintah Filipina menandatangani perjanjian damai yang menciptakan sebuah daerah otonomi Muslim di wilayah selatan dan melepas tuntutan mereka atas Sabah.
Namun, kesepakatan damai yang dilakukan MNLF ini tak disetujui semua pihak. Kelompok yang tak ingin berdamai kemudian membentuk MILF yang meneruskan perang kemerdekaan melawan Filipina.
Saat ini pun MNLF sudah semakin dekat dengan perjanjian damai dengan Pemerintah Filipina, yang juga tidak menuntut Sabah sebagai wilayah mereka.
Sejumlah kalangan menduga MNLF ikut mendorong “invasi” ke Sabah itu agar tak kehilangan pengaruh politik di kawasan selatan Filipina. (kh/kc)
