Breaking News
Home >> Balikpapan >> APBD 2017 Disahkan Rp1,8 Triliun

APBD 2017 Disahkan Rp1,8 Triliun

Pembayaran Utang Proyek Dianggarkan Rp159 Miliar

BALIKPAPAN – Tidak ingin telat dari waktu yang telah ditentukan oleh pemerintah pusat. DPRD bersama Pemkot Balikpapan mengesahkan APBD 2017, tadi malam pukul 20.00 Wita.
Rapat paripurna dengan agenda penyampaian pandangan akhir fraksi-fraksi DPRD atas Raperda APBD 2017 itu disahkan tujuh fraksi dengan belanja daerah sebesar Rp1,8 triliun.
Rapat yang dipimpin Ketua DPRD Abdulloh ini juga menandatangani berita acara pengesahan bersama dengan Walikota.
Abdulloh mengatakan dalam UU 23 tahun 2014 disebutkan APBD 2017 paling lambat 30 November atau satu bulan sebelum anggaran baru sudah bisa disepakati. “Makanya kemarin-kemarin kita lembur termasuk semalam sampai siang ini rasionalisasi lagi selesai ya malam kita sahkan,” ujarnya.
Setelah ditandatangani kesepatan bersama, hasilnya akan diserahkan kepada Gubernur Kaltim untuk dievaluasi. “Baru nota kesepakatan dulu. Paling lambat 31 Desember kita tetapkan tapi yang wajib kita sepakati dulu ini,” terangnya.
Pada kesempatan sama, Wakil walikota Rahmad Mas’ud dalam penjelasan RAPBD 2017 mengatakan postur APBD dibuat berdasarkan instruksi presiden yang meminta daerah melakukan penghematan APBD.
Rahmad juga menyebutkan untuk pembayaran kegiatan multiyears dan penundaan pembayaran program dan kegiatan pada anggaran 2016 yang pembayaran pada tahun anggaran di APBD 2017 sebesar Rp159 miliar.
Dari jumlah itu terbesar ada di Dinas PU kota sisanya di SKPD seperti BPDB, Disdik, DKK, Tata Kota dan Perumahan, Disependa, Dinas Pertanian, Dishub, Dinas Perindustrian dan RUSD Gunung Malang. “Dinas PU dengan total Rp139,21 miliar lebih,” sebutnya.
Sementara untuk PAD 2017 pihaknya optimis mampu mencapai angka Rp613 miliar dengan perkembangan pertumbuhan ekonomi nasional 5,2 persen. “Dengan catatan setiap SKPD yang mengelola PAD melakukan perhitungan potensial riil dan ditindaklanjuti dengan strategi pencapaian, pemerintah kota akan membangun komunikasi yang intens dengan pusat serta meminta informasi alokasi DBH. Agar ketika terjadi penundaan dapat diketahui sehingga pemerintah kota dapat mengantisipasi apabila DBH mengalami pengurangan,” terangnya.
Dalam nota pejelasan pekan lalu, pemkot mengajukan RAPBD 2017 sebesar Rp1,8 triliun. Angka itu disepakati untuk belanja daerah 2017 dengan komposisi diantaranya PAD Rp613 miliar, DBH 2017 Rp397,72 miliar, sedangkan belanja daerah terdiri dari belanja tidak langsung Rp819 miliar dan belanja langsung sebesar Rp992 miliar dengan jumlah pendapatan daerah Rp1,7 triliun. (din)