Breaking News
Home >> PPU - Paser >> Apdesi Tolak Pemangkasan ADD Sebesar 28 Persen
TANDA TANGAN : Salah seorang perwakilan desa turut membubuhkan tanda tangan penolakan rencana pemangkasan ADD sebesar 28 persen di spanduk yang mereka bawa.
TANDA TANGAN : Salah seorang perwakilan desa turut membubuhkan tanda tangan penolakan rencana pemangkasan ADD sebesar 28 persen di spanduk yang mereka bawa.

Apdesi Tolak Pemangkasan ADD Sebesar 28 Persen

Gelar Unjuk Rasa di Depan Kantor DPRD Paser

TANA PASER – Asosiasi Perangkat Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Kabupaten Paser, ngelurug ke gedung DPRD Selasa (18/10).
Berbekal spanduk, puluhan aparatur desa itu berunjuk rasa menyampaikan aspirasi menolak pemangkasan Alokasi Dana Desa (ADD) yang bersumber dari APBD Paser 2016 sebesar 28 persen untuk masing-masing desa.
“Isunya, akan ada pemangkasan dana desa yang bersumber APBD Paser sebesar 28 hingga 30 persen. Inilah yang membuat kami resah, terlebih penyaluran dari pemerintah sudah beberapa kali tidak ada,” ungkap Ketua Apdesi Kabupaten Paser M Nasir dalam orasinya di depan kantor DPRD Paser.
Saat ini, lanjut Dia, sebanyak 21 desa di Kabupaten Paser masih belum menerima transferan di rekening desa sejak Januari 2016 lalu. Padahal, Surat Pertanggungjawaban (SPj) desa sudah dirampungkan dan dilaporkan kepada pihak pemerintah kabupaten (pemkab).
“Ke 21 desa itu, sudah 10 bulan belum ditransfer anggarannya sebesar 60 persen. Bahkan, ada juga sebagian desa lagi yang belum ditransfer sebanyak 40 persen anggarannya, padahal sudah sekitar 70 persen desa yang telah melaporkan SPj-nya, seharusnya kan dana sudah ditransfer ke rekening desa,” ucapnya tanpa merinci desa mana saja.
Dikatakan, apabila sampai terjadi pemangkasan sebesar 28 persen setiap desa, maka pihaknya tidak dapat mengeluarkan gaji selama lima bulan. “Padahal itu, termasuk gaji guru ngaji, bidan kampung, guru PAUD, RT, BPD dan lembaga desa, seperti Karang Taruna,” ujarnya.
Selain menolak pemangkasan ADD, pihaknya juga menginginkan adanya talangan dari pemerintah kabupaten agar pembangunan dan pemberdayaan di jenjang desa bisa terlaksana.
“Kami harap, pemkab bisa menalangi kami terlebih dahulu, jangan hanya bisa menalangi investor saja. Kalau di 2017 mau dipotong, kami persilakan, karena telah direncanakan dalam RPDes berikutnya” paparnya.
Terkait daerah yang tengah mengalami defisit keuangan, Nasri juga memahami ihwal tersebut. Sumber APBD Paser berasal dari perimbangan dan imbas perimbangan dikarenakan turunnya harga migas dan batubara. “Namun, yang menjadi persoalan, inikan terjadinya di tengah bukan pada awal tahun, kalau awal tahun kan tidak terjadi masalah. Ini kan terjadi pemotongan RP40 miliar, nah ini yang jadi problem, karena ini di tengah tahun,” sebutnya.
Pantauan Koran Kaltim, selain berorasi , massa Apdesi juga menggalang tandatangan spanduk yang mereka bawa dan mengajak sejumlah anggota DPRD Paser turut menandatanganinya. Yakni, Wakil Ketua DPRD Paser Ridhawati Suryana, Ketua Komisi I DPRD Abdullah, Hamransyah serta sejumlah anggota lainnya. (sur)