Breaking News
Home >> Headline >> Apindo Kaltim Tolak Kenaikan UMP 2016

Apindo Kaltim Tolak Kenaikan UMP 2016

SAMARINDA – Rencana kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) mendapat penolakan dari Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kaltim. Hal itu dilontarkan Ketua Apindo Kaltim, Slamet Brotosiswoyo menegaskan tak setuju, karena kondisi ekonomi Kaltim saat ini tidak mendukung kenaikan UMP tersebut.
Bahkan, Slamet khawatir jika kenaikan UMP berujung Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Dia juga terangkan penetapan UMP mengacu Peraturan Pemerintah (PP) 78/2015 tentang Pengupahan. Dalam PP dijelaskan dasar penetapan UMP dihitung berdasarkan inflasi dan Pendapatan Domestik Bruto nasional.
Persoalannya, inflasi nasional berada di kisaran 5 persen. Kondisi itu berbanding terbalik dengan inflasi daerah pada kisaran 3 persen. “Pengusaha Kaltim masih belum banyak yang mampu bayar UMP saat ini. Contoh saja seperti UKM, mal dan hotel, mereka belum mampu. Apa ada yang belum mampu bayar tiba-tiba langsung naik lagi,” katanya, Selasa (18/10).
UMP disebut selalu naik setiap tahun. Pada tahun 2014 UMP Kaltim Rp1,886,315. Tahun 2015 jadi Rp2,026,126. Adapun UMP untuk 2016 adalah Rp2,161,253 naik 100 persen dari angka Kualitas Hidup Layak (KHL). Persoalannya saat ini, ekonomi sedang tak ideal untuk menaikkan angka UMP. Apindo lebih sepakat jika UMP tidak ada kenaikan.
Bukan hanya ekonomi Kaltim, Apindo yakin angka penganggur di Kaltim juga meningkat. Tahun ini terdata 5.000 orang di-PHK dan 116.000 pencari kerja. Disamping itu PKH terbesar justru dari sektor migas dan batu bara. (amb)