Breaking News
Home >> Uncategorized >> Awang: Jangan Ada Pungli di Kaltim!
Awang Faroek Ishak
Awang Faroek Ishak

Awang: Jangan Ada Pungli di Kaltim!

Mau Lapor Pungli, Hubungi 0-800-1000-500

Samarinda – Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak mengatakan Presiden RI Joko Widodo menugaskan para gubernur serta seluruh instansi pemerintah agar tak terjadi pungutan liar (pungli) di semua instansi pemerintahan, termasuk di Kaltim.
Karena itu, Awang perintahkan seluruh bupati dan wali kota bisa meneliti jajarannya, apakah terjadi pungli atau tidak. Jika ditemukan praktik pungli, segera laporkan kepada gubernur dan segera lakukan pperasi pemberantasan pungli seperti dilakukan Mabes Polri.
“Selain, bupati dan walikota, kami juga perintahkan para kepala instansi di lingkungan Setprov Kaltim untuk melakukan pemeriksaan kepada anak buahnya. Apakah terjadi pungli di lingkungan instansi tersebut. Kalau ada, segera laporkan kepada gubernur dan sertai bukti, Pemprov akan lakukan operasi tangkap tangan seperti dilakukan Mabes Polri di Kementerian Perhubungan,” tegas Awang Faroek Ishak saat memimpin rapat staf berlangsung di ruang Tepian I kantor gubernur Kaltim, Kamis (13/10).
Menurut Awang, pesan Presiden meminta jangan terjadi pungli di daerah, termasuk di Kaltim juga bertalian dengan pelayanan publik. Karena itu, tidak boleh terjadi pungli, dan harus mengacu pada aturan dan ketentuan undang-undang berlaku, termasuk peraturan daerah.
Pemeriksaan juga harus dilakukan di Badan Perizinan dan Penanaman Modal Daerah (BPPMD) Kaltim, terkait pelayanan terpadu satu pintu. Meski tak ditemukan pungli, karena layanan perizinan melalui online. Walaupun tetap dilakukan pengawasan terhadap pelayanan yang bersentuhan dengan masyarakat. Seperti pelayanan STNK, BPKB dan lainnya.
“Saya tegaskan di Kaltim tak boleh terjadi pungli, kalau ada instansi terbukti lakukan pungli, masyarakat jangan segan laporkan kepada gubernur. Laporan harus disertai bukti, sehingga bisa ditindak tegas,” terang Awang.
Untuk menampung laporan masyarakat soal pungli di jajarannya, khususnya terkait layanan publik atau masalah pembangunan, Pemprov Kaltim membuka layanan melalui telepon di 0-800-1000-500 atau melalui website www.kaltimprov.go.id atau melalui akun media sosial facebook pemprovkaltim. Dengan layanan itu, masyarakat bisa melaporkan atau menyampaikan laporan dan gagasan terkait pembangunan di Kaltim.
Pada kesempatan yang sama, Wakil Gubernur Kaltim HM Mukmin Faisyal HP menambahkan bahwa upaya Presiden berantas pungli di instansi pemerintahan wajib diikuti seluruh pemerintahan di daerah.
Menurutnya, Presiden Jokowi mewujudkan kesungguhan untuk pemerintahan bersih dan berwibawa. “Kita berharap, pemberantasan pungli juga dilakukan di lingkungan Pemprov Kaltim, karena harus bersih dari pungli,” tambah Mukmin.
Mantan Ketua DPRD Kaltim itu juga menegaskan bahwa Pemprov Kaltim komitmen terhadap penanganan pungli. Apabila terhadap pegawai yang terlibat kasus tersebut, maka pembina kepegawaian tak segan memberi sanksi kepada pelaku. Sesuai disampaikan Presiden Jokowi, tindak tegas pelaku pungli di lingkungan pemerintahan.
Semua bidang terkait pelayanan, akan di-identifikasi. Bahkan gubernur, wakil gubernur dan sekprov Kaltim akan turun tangan dalam inspeksi mendadak (sidak) guna memastikan tak ada pungli di lingkungan Pemprov Kaltim.
“Jadi, semua sektor atau bidang jadi perhatian Pemprov Kaltim. Pungli akan menurunkan integritas dan kinerja pemerintah terhadap masyarakat. Pemprov Kaltim terus berupaya mewujudkan pemerintahan bersih dan berwibawa, sehingga terwujud island of integrity,” harapnya. (ant)