Breaking News
Home >> Headline >> Awang Ngotot Ganti Sekkab
Awang Faroek Ishak

Awang Ngotot Ganti Sekkab

Sebut Kedua Sekkab Tidak Sah dan Ganggu Sistem Pemerintahan

SAMARINDA – Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak ternyata tetap ngotot hendak mengganti Sekretaris Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) Marli, meski Marli telah dilantik Bupati Rita Widyasari dan telah menjalankan tugas selaku Sekkab. Begitu pula, pelantikan Irawansyah selaku Sekkab Kutim oleh Bupati Ismunandar, termasuk yang akan dipaksakan oleh Awang Faroek untuk diganti dengan Edward Azran. Bahkan, Awang Faroek minta dua bupati tersebut untuk membatalkan surat keputusan pelantikan Sekkab masing-masing.
“Dua-duanya tidak sah dan akan mengganggu sistem pemerintahan di daerahnya masing-masing. Karena Sekda (Sekkab) itu kan ketua tim anggaran. Kalau tidak Sekda definitif, maka pembahasan anggarannya tidak sah. Saya minta Bupati Kukar dan Bupati Kutim taat Undang-Undang ASN (Aparatur Sipil Negara, Red). Saya tunggu pelantikannya,” tegas Awang dengan suara tinggi.
Ditemui di kantor Gubernur kemarin, Awang mengungkapkan bahwa pemilihan Sekkab sudah diatur Undang-Undang. Pemilihannya dengan seleksi yang harus dipegang teguh. Hasil seleksi itu sambungnya, untuk Kukar yang mempunyai kelayakan menjadi Sekkab adalah Chairil Anwar, sementara untuk Kutim yang terbaik adalah Edward Azran dan Paser adalah Fathurrahman. “Rekomendasi gubernur itu untuk apa? Untuk dipakai dan dijalankan, bukan untuk dilanggar,” ucapnya singkat.
Disinggung pernyataan Ketua Fraksi Golkar DPRD Kaltim Sarkowi V Zahry agar Gubernur Awang Faroek tidak melakukan kebijakan melampaui kewenangannya, Awang justru menyalahkan wakil rakyat tersebut. Sarkowi disebutnya tidak paham Undang-Undang.
“Melampaui kewenangan apa? Suruh dia baca Undang-Undang,” kata Awang dengan nada tinggi.
Diberitakan sebelumnya, Sarkowi V Zahry minta Gubernur Awang agar tidak benar-benar melaksanakan rencananya membatalkan pelantikan Marli sebagai Sekkab Kukar dan Irawansyah sebagai Sekkab Kutim. Jika hal itu dilakukan, menurut Sarkowi, sama saja Gubernur melakukan tindakan melampaui kewenangan dalam proses pegangkatan jabatan sekretaris daerah seperti diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN).
“Itu kontraproduktif dan melampaui kewenangan Gubernur sebagai pembina kepegawaian di daerah. Dalam Undang-Undang ASN jelas diatur pada Pasal 115 ayat 5 bahwa penetapan pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Daerah Kabupaten-Kota oleh Bupati-Walikota dengan dikordinasikan dengan Gubernur. Dalam hal ini Gubernur melakukan pengawasan prosesnya, bukan kemudian menyebut nama siapa yang lolos menjadi Sekretaris Daerah,” ungkap Sarkowi.
Dikatakan Sarkowi, kewenangan untuk menetapkan seorang Sekkab adalah bupati-walikota yang bersangkutan sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK). Jika prosesnya ada yang dianggap tak sesuai, Gubernur bisa memberikan catatan tapi bukan kemudian menunjuk dan menyebut nama siapa yang akan dijadikan Sekretaris Daerah di kabupaten-kota. “Ada mekanisme yang bisa ditempuh Gubernur termasuk melaporkan ke Komisi ASN. Begitu prosedurnya,” ungkap Sarkowi heran. (amb)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*