Dipublish: 26 Agustus 2013, 21:35

Bahaya! Hasil Pilgub Resisten

Robikin: Itu Salah Satu Alasan UU Kaltara Diuji Materiil di MK

SAMARINDA – UU 20/2012 tentang Pembentukan Provinsi Kaltara sempat diajukan gugatan uji materiil ke Mahkamah Konstitusi (MK) oleh sembilan calon anggota DPRD Kaltara. Namun perkara yang sudah masuk pada kesimpulan pada 27 Maret 2013 silam itu hingga sekarang belum diputus oleh MK pasca digantikannya Ketua MK Mahfud MD oleh Aqil Mukhtar. Hal tersebut dipertanyakan pengacara para penggugat, Robikin Emhas Senin (26/8) kemarin.

“Kami selaku kuasa hukum pemohon uji materi terhadap pasal 10, 13, 20 UU Kaltara sampai hari ini memertanyakan hal itu. Ada apa MK hingga kini tak menjadwalkan putusannya?” katanya.

Lanjut Robikin, sebenarnya peristiwa politik  yang bakal terjadi di Kaltim saat ini sudah diprediksi. Peristiwa politik yang dimaksud adalah kepastian hukum tentang ikutnya warga Kaltara di Pilgub Kaltim 2013.

“Ini saah satu alasan kenapa UU Kaltara dilakukan uji materi, tujuannya adalah agar tidak terjadi kekacauan hukum di Kaltim. Sebab secara konstuitusional sejak Provinsi Kaltara terbentuk dan sudah diresmikan, masyarakatnya sudah tidak bisa lagi ikut dalam Pilgub Kaltim. Dalam hal ini hak untuk memilih dalam Pilgub Kaltim, kecuali Pileg,” bebernya.

Namun karena MK hingga kini tak menjadwalkan putusan terhadap perkara nomor 16/PUU-XI/2013, maka akan berimplikasi hukum jika warga Kaltara diikutkan dalam Pilgub Kaltim.

“Bahaya kalau faktanya nanti masyarakat Kaltara tetap diikutkan dalam Pilgub Kaltim, maka hasil Pilgub Kaltim resisten terhadap persoalan hukum. Siapapun yang memang nanti rentan terhadap gugatan,” cetusnya.

Implikasi hukum itu bisa saja hasil Pemilu cacat hukum lalu dibatalkan dan akan berimplikasi pada penggunaan anggaran Pemilu, baik yang digunakan oleh KPU maupun Paswas.

“Tapi kalau KPU Kaltim, Bawaslu dan KPU maupun Panwas mau memertanggungjawabkan penggunaan dana APBD, silakan. Sekali lagi ini salah satu alasan yang kami ajukan ke MK. Tapi sampai hari ini MK tidak merespons, inilah akibat yang akan timbul jika warga Kaltara tetap memilih di Pilgub Kaltim,” tandasnya.

Seperti diberitakan,Komisi I DPRD Kaltim, selama dua hari ini akan berkonsultasi ke Kemendagri dan KPU Pusat guna memertanyakan dan membicarakan aturan hukum yang digunakan dalam penetapan warga Kaltara ikut dalam Pilgub Kaltim 10 September 2013 mendatang. Sebab jika tak ada aturan mengatur hal itu, maka pemilih Kaltara yang masuk dalam Pilgub Kaltim sebaiknya dikeluarkan dari daftar pemilih. Tapi apabila KPU memaksakan tetap memasukkannya, maka akan berimplikasi hukum. Baik terhadap penggunaan anggaran Pilgub untuk KPU se-Kaltara, termasuk penggunaan dana APBD Kaltim oleh Panwas se-Kaltara. Selain itu hasil Pilgub rentan terhadap gugatan karena akan ada penolakan terhadap hasil perhitungan suara yang memasukkan pemilih Kaltara. Hal tersebut dikemukakan Ketua Komisi I DPRD Kaltim Hermanto Kewot.

“Kalau warga Kaltara masuk dalam daftar pemilih pada Pemilu 2014 itu tidak ada masalah karena diatur dalam UU 20/2012, tentang Pembentukan Provinsi Kaltara pasal 13. Tapi untuk pilgub Kaltim tidak diatur,” tegas Kewot.

Jika mengacu UU Kaltara, tegas Kewot, warga Kaltara tak ikut memilih di Pilgub Kaltim. Harapannya, hasil konsultasi ke Kemendagri dan KPU RI, permasalahan ini bisa menjadi jelas.

“Jika bertentangan dengan UU, pemilih Kaltara harus dikeluarkan dari Pilgub Kaltim. Kalaupun KPU RI berpendapat bahwa pemilih Kaltara masuk dalam Pilgub Kaltim, maka KPU Kaltim juga tak bisa menjadikan dasar itu karena peraturan KPU RI itu bertentangan dengan UU Kaltara. Jika dipaksakan, akan berimplikasi hukum,” ucapnya mengingatkan. (sua)

Bagikan Berita Ini

  • Facebook
  • Twitter
  • Blogger