Published On: Kam, Apr 4th, 2013

Balikpapan tak Tergiur Jadi Ibu Kota

Dikait-kaitkan dengan Wacana Kalimantan Tenggara, Malah Mau ‘Gantikan’ Samarinda

SAMARINDA –Wacana pembentukan Provinsi Kalimantan Tenggara sepertinya memang terlalu prematur untuk digelindingkan. Belum-belum, nada pesimisme sudah menyeruak. Provinsi Kalimantan Tenggara sendiri disebut-sebut bakal ‘mencaplok’ dua kabupaten di Kaltim, Paser dan Penajam Paser Utara (PPU). Dua daerah lainnya berada di wilayah tetangga Kaltim, Kalimantan Selatan. Yakni, Tanah Bumbu dan Kota Baru.

Dari segi letak geografis, Balikpapan berpotensi untuk bergabung. Bahkan, digadang- gadang menjadi pusat pemerintahan alias Ibu Kota Kalimantan Tenggara. Bagaimana tanggapan Balikpapan sendiri jika benar-benar ditawari posisi terhormat itu?

Rupanya, Kota Balikpapan sama sekali tak tergiur. Hal ini ditegaskan langsung Wali Kota Balikpapan Rizal Effendi. Ia menegaskan, sama sekali tak terbersit niat dan keinginan Balikpapan untuk bergabung dengan Kalimantan Tenggara.

“Saya memiliki pola fikir yang sama dengan Pak Gubernur, sementara ini Balikpapan tak berfikir membuat ‘negara baru’ Kalimantan Tenggara. Yang terfikir adalah, bagaimana menjadikan Balikpapan sebagai ibukota Kalimantan Timur,” tegas Rizal saat memaparkan program diusulkan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) 2014 di Lamin Etam, kemarin.

Pikiran senada juga diungkapkan Ketua DPRD Kaltim, HM Mukmin Faisyal HP. Ia menyatakan bahwa wacana Provinsi Kalimantan Tenggara sebaiknya ditunda dulu. Belum saatnya memekarkan provinsi baru di wilayah selatan Kaltim tersebut.

“Apa yang ditegaskan gubernur menyatakan belum waktunya memang benar. Pendapat saya tidak berbeda dengan gubernur. Sebaiknya, jangan dulu. Karena, banyak alasan yang membuatnya belum layak. Seperti Sumber Daya Manusia, kemudian ketersediaan aparatur serta beberapa pertimbangan lain yang harus diperhatikan,” tegas Mukmin.

Sebelumnya, dalam sambutannya membuka Musrenbang, Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishack juga menyatakan bahwa wacana Provinsi Kalimantan Tenggara belum layak. Banyak pertimbangan yang harus dilakukan untuk mewujudkannya.

Sebelumnya, anggota Komisi II DPR RI yang membidangi pemerintahan dalam negeri dan otonomi daerah, Aus Hidayat meminta wacana tersebut dikaji ulang. Menurutnya, posisi Kaltim saat ini sudah ideal setelah lima kabupaten/kota berpisah dan membentuk Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara).

“Kalimantan Tenggara belum tepat dengan kondisi masyarakat saat ini. Bagaimana memisahkan Samarinda dan Balikpapan itu perlu dipikir matang-matang,” kata Aus, kepada Koran Kaltim, kemarin.

Sebelumnya, sejumlah elemen masyarakat mewacanakan pembentukan Kalimantan Tenggara yang terdiri dari empat kabupaten yaitu Kabupaten Paser, Penajam Paser Utara (Kaltim), dan Kabupaten Kotabaru serta Kabupaten Tanah Bumbu (Kalimantan Selatan). Yang menarik, Kota Balikpapan juga dikaitkan dan digadang-gadang menjadi ibu kota provinsi.

Politisi PKS ini membandingkan ide pembentukan Kaltara dengan wacana Kalimantan Tenggara yang sangat berbeda. Kaltara dibentuk untuk mengejar ketertinggalan wilayah perbatasan dengan negara tetangga, Malaysia. Sementara Kalimantan Tenggara, tak memiliki alasan kuat memisahkan diri dari Kaltim.

Aus menambahkan, proses pembentukan provinsi baru bukan perkara mudah. Selain syarat administratif, daerah-daerah yang hendak dimekarkan itu harus dikaji untung ruginya bila berdiri sendiri. Saat ini belum ada usulan yang masuk ke DPR RI terkait pembentukan provinsi Kalimantan Tenggara.

“Kaltara saja prosesnya lama, sampai sekarang pun belum beres karena masih ada yang menggugat ke Mahkamah Konstitusi (MK),” ujarnya.

Sementara, Kepala Pusat Penerangan Kemenetrian Dalam Negeri (Kemendagri), Reydonnyzar Moenek menyebut usulan pembentukan Kalimantan Tenggara boleh-boleh saja. Kemendagri menghargai aspirasi itu selama dikaji secara matang, bukan karena euforia atas terbentuknya Kaltara

“Sekadar wacana dan aspirasi boleh-boleh aja. Tapi sebaiknya kita selesaikan dulu Undang-Undang Pemerintah Daerah ini,” ujarnya.

Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Kemendagri Achmad Zubaidi mengatakan wacana ini perlu dikaji ulang. Diterangkan Zubaidi, dalam pemekaran suatu daerah selain syarat administrasi yang dipikirkan juga menyangkut ongkos pasca terbentuknya provinsi baru tersebut. Ongkos tersebut harus dilihat apakah sebanding atau tidak dengan percepatan kemajuan daerah.

“Kan nantinya jadi ada biaya membangun gedung baru dan belanja pegawai. Biaya ini yang harus dipikirkan,” terangnya.

Zubaidi justru berharap para tokoh masyarakat belajar dari bagaimana negara maju bersikap terhadap daerah yang dinilai kurang berkembang. Salah satu cara agar daerah menjadi maju adalah justru dengan melakukan merger.

“Logikanya lebih banyak mana perusahaan yang merger atau berpisah. Kan lebih banyak merger dan tentu bisa lebih maju,” cetusnya. (ca)

Bagikan Berita Ini

  • Facebook
  • Twitter
  • Blogger

About the Author

korkal99 - Berita koran harian di kalimantan timur, Kutai Kartanegara, Bontang, Samarinda, Balikpapan, Penajam Paser Utara, Berau, Bulungan, politik, pemilu, pilkada, kriminal, olahraga, ekonomi

Email
Print
WP Socializer Aakash Web