BALIKPAPAN - Upah Minimum Kota (UMK) 2018 memang baru diterapkan di 2018 mendatang. Namun Dinas Tenaga Kerja mengingatkan tiap perusahaan, agar melaporkan penerapan UMK itu, ke Disnaker, dengan batas waktu awal Februari 2018 mendatang.

“Ya, perusahaan wajib menyampaikan laporan, paling lambat 7 Februari 2018. Ini sesuai dengan ketentuan. Sebab, kalau tidak ada, pasti ada sanksi yang menanti,” kata Kepala Disnaker Balikpapan Tirta Dewi, kemarin.

Agar implementasi berjalan sebagaimana mestinya, Disnaker Balikpapan lanjut Tirta, sudah bersurat kepada sekitar lebih dari 4 ribu perusahaan se-Balikpapan, agar menerapkan UMK Balikpapan yang sudah ditentukan sebesar Rp2.617.736, dimana nilainya naik dengan prosentase sebesar 8,7 persen dari tahun lalu. Pemberlakuan UMK ini menyusul telah diterbitkan SK Gubernur Kaltim mengenai UMP 2018.

“Bagi yang melanggar tidak menjalankan UMK tapi dia mampu, dikenakan sanksi berupa denda kurungan badan dan denda setinggi-tingginya Rp400 juta,” tandasnya.

Agar pelaksanaan UMK berjalan baik dan ditaati semua pihak, Disnaker mendorong pekerja dapat ikut mengawasi. Jika ada pelanggaran, bisa segera melaporkannya kepada pengawas yang berada di Pemprov Kaltim.

 “Kalau benar terjadi pelanggaran, pengawas ini berikan laporan dan nota untuk menindaklanjutinya, berupa sanksi atau denda kepada perusahaan. Karena itu kami himbau agar mari kita sama-sama mentaati dan mengikuti kesepakatan yang diambil,” demikian Tirta. (din)