BALIKPAPAN - Wali Kota Balikpapan Rizal Effendi menilai sektor perparkiran, memang menjadi sektor yang potensial untuk mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD), jika dikelola dengan benar. Namun sejauh ini di Balikpapan, belum tergarap maksimal.

“Sampai sekarang kita belum berhasil menata perparkiran. Masih banyak parkir liar, dan ditambah lagi penerapan serta pengelolaan gedung parkir, juga belum sempurna,” kata Rizal, usai peluncuran program e-Parking atau parkir elektronik, di hadapan kalangan perbankan dan kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), di halaman parkir Balikpapan Superblock, Senin (21/8) kemarin.

Rizal menginginkan parkir menjadi penyumbang potensial, bagi PAD Balikpapan. Apalagi, di tengah defisit anggaran yang membelit saat ini.

“Apalagi saat ini kondisi keuangan daerah sangat berat. Kita defisit Rp100 miliar untuk menyusun APBD Perubahan 2017. Kita pusing, dengan kondisi ini. Alternatifnya, menyetop belanja modal, barang dan jasa,” ujar Rizal.

Menyinggung penerapan e-Parking, Rizal menilai memudahkan pengawasan dan dalam penghitungan pendapatan yang masuk ke kas daerah. “Ini juga memudahkan warga, karena kalau bayar tunai kan bisa agak lambat. Berbeda kalau menggunakan kartu parkir ini,” ucap Rizal.

Dirinya pun berharap e-Parking bisa mengefektifkan pemasukan dari sektor parkir. Terutama dalam upaya menekan kebocoran pemasukan. “Nanti kan diterapkan juga ke gedung parkir. Kita juga mencoba berbagai metode, agar sektor ini tidak banyak bocornya,” tambah Rizal.

Dalam peluncuran, Rizal mencoba penggunaan kartu e-Parking dan tercatat sekitar 20 detik, saat dilakukan registrasi. Sementara dengan uang kontan hanya 7 detik. Selain di BSB, e-Parking juga dilaksanakan di Plaza Balikpapan.

Pelayanan saldo kartu e-Parking melalui beberapa bank seperti BRI, Bank Mandiri, Bank Kaltim dan BCA. Nasabah bisa menggunakan e-Parking saat berkunjung ke BSB dan Plaza Balikpapan.

Sementara Wakil Ketua Komisi II DPRD Balikpapan, Iwan Wahyudi menjelaskan, target pajak parkir tahun ini sebesar Rp17 miliar. Sedangkan retribusi parkir di atas bahu jalan direvisi menjadi Rp2 miliar yang awalnya sebesar Rp11 miliar.

“Pendapatan dari e-Parking dikenakan secara langsung ke Badan Pengelola dan Retribusi Pajak dan Retribusi Daerah sebesar 30 persen. Kalau untuk revisi target, karena ada kendala di Dishub,” jelas Iwan.

Kendala itu jika dirinci, meliputi Perda Retribusi Umum dan Parkir, yang baru bisa diterapkan September 2017 mendatang, belum adanya biaya pemakaian gedung parkir hingga pengadaan parkir meter yang molor.

“Makanya e-Parking diterapkan di pusat keramaian seperti mal. Kalau langsung diberlakukan di bahu jalan bisa menjadi sensitif. Perlu waktu dan kerjasama dengan oknum yang menguasai lokasi itu,” tandasnya.(din)