BALIKPAPAN - Pembayaran tunjangan profesi guru tahun ini, belakangan masih dikeluhkan tenaga pengajar di Kota Beriman, Balikpapan.

Pada Jumat (25/8) lalu, tunjangan guru memang cair. Namun demikian, belakangan diketahui, nilai potongan sertifikasi mencapai jutaan rupiah.

Uang tunjangan yang besarnya satu kali gaji pokok itu, disebabkan terlambat, tidak dibayar penuh, dan dipotong oleh pihak tertentu.

Salah seorang guru, Dahniar, yang mengajar di SMPN 009 Balikpapan itu mengaku kecewa bukan tanpa sebab. Dia menerangkan, tunjangan profesinya di potong selama dua bulan April dan Mei 2017. Bahkan menurut dia, pemotongan dilakukan tanpa pemberitahuan sebelumnya. 

“Setelah saya cek nilai transfer sertifikasi, didapati yang selama dua bulan yakni bulan April dan Mei, dipotong. Besarannya hingga mencapai Rp7 juta,” kata Dahniar, Senin (28/8).

Dia berharap Dinas Pendidikan, segera melakukan sosialisasi dan memberikan penjelasan terkait pemotongan itu.

“Saya tidak mempersoalkan berapapun nilainya yang dipotong.  Tapi saya mau menanyakan, dan minta penjelasan dari Dinas (Pendidikan). Apa alasan sertifikasi saya dipotong untuk bulan April dan Mei,” sebutnya heran.

Namun demikian, Dahniar mendapatkan kabar, bahwa seorang PNS guru yang tidak datang satu hari, maka sertifikasi akan dipotong satu bulan gaji. 

“Ini kan nggak masuk akal. Kok besar sekali potongannya? Saya juga mau menanyakan terkait mekanismenya, apakah pemotongan itu dilakukan oleh Disdik atau pihak sekolah? Saya heran saja besar sekali potongannya,” ungkapnya.

Selain itu, dia juga mendesak pemerintah melibatkan guru dalam proses pembuatan suatu kebijakan pendidikan. “Jangan sampai juga keterlibatan organisasi guru, terkesan atau hanya menganakemaskan organisasi guru tertentu,” ucapnya.

Menurutnya, sebaiknya pemerintah membuat konsep yang jelas yang didasari hasil-hasil penelitian. Menurutnya, orientasi setiap kebijakan harus harus berpihak pada mutu pendidikan.

Dahniar juga meminta pemerintah membayar tunjangan sertifikasi dibayar per bulan. Hal ini dimaksudkan agar menghindari adanya dugaan penyimpangan pencairan dana tunjangan tersebut.

“Selama ini kami sama sekali tidak mengetahui hitungan yang pasti, soal berapa yang seharusnya diterima. Pokoknya berapapun harus diterima. Jika kurang, sebagian guru juga tidak berani mempertanyakan, mereka hanya berharap kebaikan dari birokrat pendidikan,” tutup Dahniar. (din)