BALIKPAPAN - Tahun 2017 ini, pengadaan infrastruktur sekolah khususnya untuk pendidikan Sekolah Dasar dan SMP, hanya ada penambahan Ruang Kegiatan Belajar (RKB) dan ruang laboratorium, yang masuk dalam program bantuan anggaran dari pemerintah pusat, melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2017.

Belum adanya pengadaan sekolah baru atau pun perbaikan sekolah, disebabkan anggaran pemerintah daerah mengalami keterbatasan dalam kurun waktu satu tahun terakhir.

“Hanya ada bantuan DAK untuk penambahan RKB dan ruang laboratorium. Kalau ada sekolah rusak libur dulu, anggaran lagi terbatas,” kata Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Balikpapan, Muhaimin, dikutip dari cendananews.com

Kendati demikian, pihaknya yakin dengan komitmen Pemkot dan dan DPRD Balikpapan, untuk mengutamakan sektor pendidikan. “Kalau di anggaran perubahan 2017 ada, kita usulkan perbaikan kalau ada sekolah yang rusak,” ujarnya.

Adapun anggaran DAK untuk SD tahun ini sebesar Rp2,54 miliar dan Rp1,2 miliar untuk tingkat SMP. ”Itu bantuan DAK untuk sekolah yang dilakukan dengan swakelola bersama komite sekolah,” paparnya.

Selain itu, kendala yang dihadapi dalam pendidikan lainnya adalah kurangnya tenaga pendidikan untuk Sekolah Dasar dan SMP. Untuk SD, tenaga pendidikan masih kurang sekitar 200 orang. Sementara SMP, kekurangan 60 tenaga pendidik.

“Kekurangan tenaga pendidik itu sudah kami usulkan ke kantor Kepegawaian Daerah. Belum tahu hasilnya apakah nantinya ada penambahan. Karena yang lebih tahu BKD,” imbuhnya.

Sementara itu, dalam rapat pembahasan APBD Perubahan 2017 diyakini anggaran untuk pendidikan, akan tetap menjadi prioritas meskipun kondisi anggaran daerah dilanda defisit.

Wali Kota Balikpapan Rizal Effendi, berkomitmen akan tetap memprioritaskan anggaran pendidikan untuk membangun pendidikan di kota. Apalagi kewajiban pemerintah untuk memenuhi porsi anggaran pendidikan telah diatur tegas dalam undang-undang. 

“Pembangunan dan pendidikan tentu masih fokus utama. Itu perhatian kita,” tegasnya.

Ia menambahkan, defisit yang diproyeksi menembus Rp167 miliar itu disebabkan karena beberapa pos pemasukan kas daerah, tidak maksimal sehingga penghitungan pos-pos anggaran akan dihitung kembali agar defisit anggaran bisa diminimalisir. (cn)