BALIKPAPAN – Pemerintah mengklaim pembukaan lahan perkebunan sawit di sejumlah daerah menggunakan lahan kritis. Pengembangan perkebunan kelapa sawit, pemerintah komitmen pada prinsip-prinsip pelestarian lingkungan hidup.

Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian Bambang menjelaskan, perkembangan perkebunan di Indonesia selalu berkomitmen, pada pelestarian lingkungan, dan juga menjadi bagian dalam upaya mengeliminir ancaman perubahan iklim global.

“Usaha perkebunan baik yang dilakukan perusahaan setiap hari melakukan aktivitas penanaman dan melaksanakan tata kelola kebun, tidak semata merambah hutan tapi memanfaatkan lahan kritis, lahan marginal, ladang ilalang dan gundul. Yang semula gundul jadi meningkat perlindungan alam,” kata Bambang, dalam sambutan pertemuan tahunan Governors Climate and Forest (GCF) 2017, di hadapan 38 Gubernur di seluruh daerah dan negara bagian, di Balikpapan, kemarin.

Berdasarkan data Kementerian Pertanian, luas area perkebunan mencapai 23 juta Hektare. Dari jumlah itu, 80 persennya merupakan perkebunan kelapa sawit.

Menurutnya tata kelola perkebunan yang baik dan pembangunan dengan prinsip konservasi adalah dengan mengedepankan konservasi akan menciptakan upaya industri ramah lingkungan. Saat ini upaya yang dilakukan yaitu dengan berkolaborasi dan bersinergi dengan kementerian terkait.

Menurutnya separuh jumlah penduduk Indonesia juga mengandalkan penghidupan dari perkebuhan. Sektor perkebunan juga menyumbang Rp429 triliun terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

“Sumbangan perkebunan pada PDB itu baru dari 15 komoditi dari 120 komoditas. Sedangkan luas area perkebunan sawit 80 persen dari 23 juta hektare,” sebutnya.

Bambang memastikan tidak akan ada lagi pembukaan lahan, dan menghentikan pemberian izin di kawasan hutan. Sehingga upaya yang dilakukan adalah melestarikan lingkungan dengan memanfaatkan lahan-lahan kritis, dan lahan yang tidak dimanfaatkan.

Pertemuan CGF dibuka resmi oleh Gubernur Kalimantan Timur Awang Faroek Ishak kemarin, ditandai dengan pemukulan gong yang disaksikan oleh Dirjen Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nur Masripatin, Dubes Norwegia Vegard Kaale di hadapan 38 Gubernur di Indonesia dan negara bagian di Novotel Balikpapan, Rabu (27/9/). (din)