BALIKPAPAN - Kaum perempuan, yang didominasi kalangan ibu-ibu rumah tangga, mengatasnamakan Perempuan Balikpapan Bersatu (PBB), mendemo DPRD Balikpapan, Selasa (17/10) pagi kemarin. Mereka menyuarakan dukungan angkutan online, yang dinilai sangat membantu masyarakat, khususnya ibu rumah tangga.

“Meminta pemerintah mengkaji ulang terkait penghentian sementara transportasi basis aplikasi online. Selama ini, transportasi online sangat membantu kami dalam sehari-hari,” kata Koordinator Aksi PBB, Christy Mei, di sela aksi orasi.

“Selama ini transportasi online sangat membantu kami dalam sehari-hari. Baik antar jemput anak sekolah, sampai urusan membeli makanan. Kita dilayani sangat baik, dan mempermudah kami sebagai ibu rumah tangga,” serunya lagi.

Menurut Mei, pemerintah harus memikirkan dampak sosial, ketika transportasi online benar-benar ditutup. “Harus dipikirkan dampak sosial akibat terhentinya aplikasi jasa transportasi online terhadap usaha-usaha kecil para ibu rumah tangga, yang sangat membutuhkan jasa transportasi online sebagai media pengiriman barang kepada konsumen,” ungkap Mei.

Selain itu, transportasi online dianggap sangat aman, untuk keamanan dan keselamatan perempuan, yang rentan menjadi korban pelecehan seksual. “Dalam menggunakan transportasi umum, terkait maraknya kasus pelecehan seksual. Kami juga butuh jaminan keselamatan untuk anak-anak kami,” tegasnya.

Hal senada juga diungkapkan Ketua Komisi IV DPRD Balikpapan Mike Heny yang mendukung adanya transportasi online di Balikpapan. Menurutnya Pemot gegavbah menindaklajuti SK Gubernur, terkait penghentian sementara transportasi online.

“Jangan begitu. Ada SK Gubernur langsung direalisasikan, tidak menyerap aspirasi. Seharusnya dikumpulkan dulu para komponen masyarakat,” timpalnya.

Ditempat yang sama, Wali Kota Balikpapan, Rizal Effendi mengaku dilematis dengan adanya kasus itu. “Ya kan mereka harus urus izin kan? Izinnya yang belum jadi. Ya coba nanti kita cari solusi terbaik supaya sama-sama bisa jalan. Tapi kan mereka prosedurnya harus dipenuhi. Mudah-mudahan segera ada regulasinya baik dari pemerintah pusat, maupun provinsi,” ujarnya.

Riza pun merespons perihal intimidasi yang dialami driver transportasi online. “Itu sudah ditangani Polres. Bapak Kapolres sudah menegaskan, jika ada tindakan kekerasan akan diproses hukum,” tandasnya. (yud)