Selasa, 28/11/2017
Selasa, 28/11/2017
KETUA DPRD Balikpapan Abdulloh menandatangani kesepakatan bersama dengan wali Kota Rizal terkait APBD 2018, Selasa (28/11) kemarin. (FOTO: DIN/KK)
Selasa, 28/11/2017
KETUA DPRD Balikpapan Abdulloh menandatangani kesepakatan bersama dengan wali Kota Rizal terkait APBD 2018, Selasa (28/11) kemarin. (FOTO: DIN/KK)
BALIKPAPAN - Pemkot bersama dengan fraksi dan pimpinan DPRD Balikpapan menyepakati RAPBD menjadi APBD 2018 Rp2,1 Triliun, pada rapat Paripurna DPRD dengan agenda pandangan akhir fraksi mengenai RAPBD 2018, Selasa (28/11) kemarin.
Penandatanganan kesepakatan itu, dilakukan Wali Kota Rizal Effendi bersama Ketua DPRD Abdulloh dan 3 pimpinan DPRD.
Diterangkan Abdulloh, dari kesepakatan itu, tercatat defisit Rp91 miliar. Angka sebesar itu, mendekati angka 5 persen, dari ambang toleransi 3 persen.
“InsyaAllah defisit bisa ditutup karena ambang defisit 3 persen. Ini mendekati 5 persen. Kami akan tekan sedemekian rupa, dengan memberikan masukkan peningkatan PAD, sehingga dengan menaikkan PAD dari Rp650 miliar menjadi Rp670 miliar, maka bisa mengurangi defisit,” kata Abdulloh, kemarin.
Lanjut Abdulloh menilai potensi pendapatan daerah dari sektor pajak dan retribusi daerah, menjadi tulang punggung APBD, sehingga dengan capaian yang ada, diharapkan bisa meningkat di tahun mendatang.
Dalam APBD 2018 juga telah sepakat untuk pembenahan infrastruktur dan banjir, termasuk penambahan ruang bekerja dengan fasilitas pendukung lain. “ Angka persis lupa. Yang pasti di PU, infrastruktur dan banjir lebih Rp300 miliar,” sebutnya.
Abdulloh memastikan dengan nota kesepakatan dan penandatanganan APBD 2018, anggota DPRD dan wali Kota tidak lagi terancam tidak menerima gaji. “Aman. Tidak terancam dari tidak gajian,” sebutnya.
Hasil penetapan APBD 2018 masih menunggu evaluasi Gubernur selama tujuh hari kerja mendatang. “ Kalau tidak ada hal -hal lain, ya kita tetapkan segera,” tandasnya.
Sementara Wali Kota Rizal Effendi menambahkan, penetapan APBD 2018 dijadwalkan dilakukan pada pekan kedua Desember 2017 mendatang. “Diharapkan akan meningkatkan kinerja pemerintah dalam pelaksanaan APBD, dimulai awal Januari nanti. Dan, tidak ada alasan lagi adanya keterlambatan pelaksanaan program anggaran,” kata Rizal. (din)
Tunggu sebentar ya. Kami sedang menyiapkannya untukmu.