Published On: Sel, Apr 30th, 2013

Banleg Belajar Perda Tanah Adat

BADAN Legislasi (Banleg) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kaltim saat ini tengah melakukan kajian, guna memersiapkan pra-rancangan peraturan daerah (Raperda) tentang tanah adat. Untuk memperkaya wawasan dan pendalaman, Banleg pekan lalu melakukan kunjungan kerja (Kunker) dalam rangka studi banding ke Provinsi Kalimantan Tengah.
Rombongan dipimpin langsung Ketua Banleg DPRD Kaltim Rakhmad Majid Gani,  saat melakukan kunjungan itu, menilai banyaknya keluhan masyarakat adat terkait pelestarian adat dan tanah adat di Kaltim, sehingga perlu dibuat peraturan daerah yang mengatur tanah adat.
Disebutkan Majid Gani, beberapa kasus yang bersinggungan dengan tanah adat akhir-akhir ini menyita perhatian. Banyak tanah adat secara hukum oleh pusat ditetapkan sebagai hutan lindung atau sejenisnya. Padahal, masyarakat sudah berdiam puluhan hingga ratusan tahun, jauh sebelum pemerintah menetapkan kawasan itu sebagai hutan lindung.
Masyarakat yang mengambil kayu disekitar kampung, hanya untuk membangun rumah malah ditangkap pihak berwajib, karena dianggap melakukan tindakan melawan hukum. Akibatnya masyarakat resah. Selain tidak memahami soal aturan hutan lindung, warga juga kebingungan dengan status tanah leluhur mereka,tiba-tiba diklaim menjadi milik pemerintah.
“Pra Raperda ini merupakan inisiatif DPRD Kaltim. Guna memerkaya wawasan, sehingga Banleg belajar ke Kalteng untuk mendapatkan banyak pengetahuan dan informasi untuk kemudian dapat diparipurnakan dan segera dibentuk Pansus,” tutur Rakhmad didampingi Wakil Ketua DPRD Kaltim Yahya Anja, dan Anggota Banleg Ismail, Hj Leliyanti Ilyas, Hj Masitah, H Agus Santoso, H Suwandi, H Abdul Djalil Fatah dan Andarias P Sirenden.
Dipilihnya Kalteng untuk dikunjungi Banleg, menurut Majid karena daerah tersebut sudah jauh lebih dulu memiliki Perda tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kalteng sejak 2008.
Kendati demikian, harus diperhatikan bahwa Kaltim memiliki banyak perbedaan dengan Kalteng, mengingat kemajemukan yang lebih banyak, sehingga diperlukan kehati-hatian agar tidak menjadi bumerang di kemudian hari.
Sementara mewakili Pemprov Kalteng, Karo Organisasi Hasanudin mengatakan selain Perda, lembaga adat Dayak juga memiliki payung hukum turunannya yaitu Peraturan Gubernur Kalteng Nomor 13 tahun 2009 tentang Tanah Adat dan Hak-hak Adat di atas Tanah. (adv/hms/sua)

Bagikan Berita Ini

  • Facebook
  • Twitter
  • Blogger

About the Author

korkal99 - Berita koran harian di kalimantan timur, Kutai Kartanegara, Bontang, Samarinda, Balikpapan, Penajam Paser Utara, Berau, Bulungan, politik, pemilu, pilkada, kriminal, olahraga, ekonomi

Email
Print
WP Socializer Aakash Web