Published On: Sen, Agu 19th, 2013

Bawaslu ‘Periksa’ PDIP Kaltim

PDIP ‘Curhat’ soal KPU yang Tak Pernah Lakukan Korespondensi Resmi

SAMARINDA – Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kaltim Chairul Akbar, pada Minggu (18/8) lalu memanggil Plh Ketua DPD PDI Perjuangan Kaltim Dody Rondonuwu guna dimintai keterangan dalam kaitan pengaduannya ke Bawaslu yang mengajukan keberatan atas penetapan pasangan calon dan pelaksanaan tahapan Pilgub oleh KPU Kaltim.

“Saya sebagai Plh Ketua DPD PDI Perjuangan Kaltim, didampingi Plh Sekretaris DPD, Marthin Apuy sudah memberikan keterangan kepada Bawaslu Kaltim. Saya sudah diperiksa oleh Ketua Bawaslu dalam kaitan keberatan kami atas tahapan Pemilu dan penetapan pasangan calon oleh KPU Kaltim,” jelas Dody Rondonuwu kemarin.

Dalam pemeriksaan itu, sambung Dody, partai sudah menyerahkan semua bukti-bukti terkait laporan yang disampaikan ke Bawaslu. “Saya diperiksa terkait dugaan pelanggaran dilakukan KPU Kaltim, terutama terhadap tahapan Pilgub yang dinilai cacat hukum. Karena semua surat yang disampaikan DPD PDI Perjuangan Kaltim ke KPU Kaltim tidak pernah dibalas secara tertulis baik disampaikan saat sebelum pendaftaran Pilgub disampaikan, sampai pada saat dilakukan perbaikan berkas pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah diusung PDI Perjuangan dan PPP,” beber Dody.

Bukti surat yang tak pernah dibalas oleh KPU Kaltim, diantaranya menyangkut surat pencabutan calon Sofyan Alex sebelum masa pendaftaran ditutup. Kemudian surat permintaan berkaitan dengan kelengkapan administrasi calon, hingga verifikasi faktual dilakukan KPU Kaltim terhadap pasangan calon.

“Semua yang diminta PDI Perjuangan tak satupun surat dibalas atau ditanggapi KPU Kaltim secara tertulis,” katanya.

Untuk pengaduannya ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), kata Dody, partai segera akan mendaftarkan gugatannya, untuk membataskan putusan KPU Kaltim tersebut. “Karena PTUN membutuhkan waktu 90 hari. Sehingga sambil jalan, pengaduan ke Bawaslu dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjadi prioritas untuk dilakukan. Kami menilai tahapan Pilgub berlangsung sekarang cacat prosedur karena tidak ada korespodensi surat antara KPU dengan Parpol pengusung PDI Perjuangan. KPU Kaltim berhubungan dengan calon dan parpol yang berbeda dan semuanya salah alamat. Bukan kepada pengurus Parpol yang sah dan diakui DPP, termasuk pasangan calon yang direkomendasikan oleh kedua DPP baik PDIP maupun PPP,” tandasnya.

Dikonfirmasi terpisah, Ketua Bawaslu Kaltim Chairul Akbar, membenarkan jajarannya memanggil pengurus DPD PDI Perjuangan Kaltim. “Plh Ketua DPD PDIP Kaltim sebagai pelapor untuk dimintai klarifikasi pada Minggu kemarin. Jangan menggunakan bahasa memeriksa, kami hanya meminta klarifikasi kepala pelapor, terkait laporan dugaan pelanggaran tahapan Pilgub Kaltim,” jelas Chairul.

Bawaslu juga sudah meminta klarifikasi terhadap terlapor KPU Kaltim, untuk memberikan penjelasan terkait keberatan diajukan PDI Perjuangan.  “Setelah klarifikasi dilakukan, selanjutnya Bawaslu akan melakukan kajian. Hasilnya dalam kurun waktu paling lama 14 hari, Bawaslu harus menyampaikan hasil keputusannya, apakah ada pelanggaran atau tidak,” katanya. (sua)

Bagikan Berita Ini

  • Facebook
  • Twitter
  • Blogger

About the Author

korkal99 - Berita koran harian di kalimantan timur, Kutai Kartanegara, Bontang, Samarinda, Balikpapan, Penajam Paser Utara, Berau, Bulungan, politik, pemilu, pilkada, kriminal, olahraga, ekonomi

Email
Print
WP Socializer Aakash Web