Published On: Kam, Jun 20th, 2013

Beasiswa Kukar Menuai Protes Mahasiswa

TENGGARONG – Usai menyuarakan aspirasi terkait penolakan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) hingga memprotes blackout listrik, Mahasiswa Universitas Kutai Kartanegara (Kukar) kembali menggelar aksi unjuk rasa. Kali ini mereka memprotes mekanisme penyaluran Bantuan Penunjang Biaya Pendidikan atau beasiswa.
Kebijakan memberikan beasiswa adalah program Pemkab Kukar yang ditangani Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat (Kesra).
Puluhan mahasiswa Unikarta memulai aksinya di DPRD Kukar sekitar pukul 10.00 Wita. Mahasiswa menganggap ada beberapa persoalan yang krusial dalam persyaratan pengajuan beasiswa tahun ini.
Salah satu yang mereka soroti adalah situs beasiswa  yang tidak bisa diakses. Padahal, Pemkab berjanji membuka situs tersebut agar pengurusan persyaratan bisa diunduh dan dan diunggah secara online.
Belum lagi waktu pengurusan yang dinilai terlalu singkat. Permasalahan KHS semester terakhir yang dipersyaratkan juga menuai keluhan. Sebab, masih banyak di antara mahasiswa belum melaksanakan ujian semester dan belum akan mendapatkan KHS.
“Tuntutan kami sebagai mahasiswa, yakni pengaktifan website beasiswa Kukar 2013 karena website sekarang masih error, peninjauan kembali kebijakan penggunaan KHS semester genap berubah ke KHS semester ganjil, waktu pengurusan berkas harus diperpanjang sesuai dengan molornya pengaktifan website beasiswa Pemkab Kukar,” kata presiden BEM Unikarrta, Apriyadi dalam orasinya.
Mahasiswa juga menuntut kejelasan nominal per kategori bagi penerima beasiswa serta menghilangkan pungutan biaya kepada pengurus beasiswa. Mahasiswa kemudian ditemui Wakil Ketua DPRD Kukar, Guntur didampingi Ketua Komisi IV, Ilyas Ibrahim, anggota Komisi IV Kamarur Zaman dan Anggota Komisi I, Sabir Nawir.
Guntur mengatakan, apa yang disampaikan mahasiswa adalah hal yang wajar. Mengingat website beasiswa Kukar tidak bisa dibuka pada pembukaan pendaftaran sejak 13-5 Juli.
“ Kami berharap ke Kesra bahwa ada pengumuman yang diedarkan ke universitas agar diketahui mahasiswa, termasuk syarat-syaratnya juga harus dilampirkan,” akunya.
DPRD juga berjanji menjadwalkan Rapat Dengar Pendapat (RDP) untuk membahas tuntutan mahasiswa ini bersama Bagian Kesra Setkab Kukar. “Dalam waktu dekat kita akan RDP dengan mengundang mahasiswa dan Kesra,” paparnya.(ami)

Bagikan Berita Ini

  • Facebook
  • Twitter
  • Blogger

About the Author

korkal99 - Berita koran harian di kalimantan timur, Kutai Kartanegara, Bontang, Samarinda, Balikpapan, Penajam Paser Utara, Berau, Bulungan, politik, pemilu, pilkada, kriminal, olahraga, ekonomi

Email
Print
WP Socializer Aakash Web