Breaking News
Home >> Akademika >> Belum Ada Instruksi Soal Penghapusan UN

Belum Ada Instruksi Soal Penghapusan UN

TANJUNG REDEB – Sepekan belakangan berkembang wacana mengenai penghapusan ujian nasional (UN) dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Wacana ini pun mulai marak diberitakan di media-media. Namun, hingga saat ini belum ada edaran resmi terkait hal tersebut ke daerah-daerah.
“Kita memang sudah mendengar informasi itu, tapi hanya sebatas dari televisi dan koran saja. Kalau untuk yang resmi belum ada disampaikan ke kita. Kita tunggu saja, apakah memang seperti yang diberitakan atau tidak,” jelas Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Berau Susila Harjaka, Selasa (29/11).
Disdik juga mengaku siap menjalankan jika hal tersebut direalisasikan. Disampaikan Susila, daerah sudah memiliki kesiapan baik dari sisi sumber daya manusia (SDM) maupun level pendidikannya. Tapi ia menegaskan, harus ada standar untuk mengatur pelaksanaannya nanti.
“Jadi tidak hanya sekedar pelaksanaan saja, apakah soal yang dibuat merupakan standar kabupaten saja atau harus ada standar yang ditentukan untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi lagi,” katanya.
Disingung mengenai dampak penghapusan UN ini bagi daerah. Susila mengatakan, ada nilai plus dan minus jika wacana ini benar dijalankan. Untuk nilai positifnya, seperti yang diketahui bahwa level pendidikan di setiap daerah itu berbeda-beda dan yang mengetahui tingkat kemampuan anak didik adalah guru. “Makanya dalam 2 tahun belakangan ini UN tidak lagi sebagai penentu kelulusan, karena porsinya sudah beda yaitu 70 ujian sekolah (US) dan 30 UN,” jelasnya.
Sementara kalau untuk melihat kemampuan masing-masing daerah, maka UN lebih bagus tetap dijalankan. Sehingga ada pemetaan yang jelas terkait level pendidikan dari setiap daerah. Jangan sampai setiap siswa yang berprestasi di daerah itu justru berbanding terbalik dengan daerah lain karena level pendidikan yang berbeda. “Yah seperti katak dalam tempurung. Kan kita tidak mau murid kita hanya besar di sini saja, tapi begitu keluar justru menjadi lebih kecil nilainya. Jadi dengan standar UN yang ditetapkan secara nasional bisa mengukur level pendidikan ini,” pungkasnya. (sam)