SENDAWAR–Berkaca dari pengalaman lalu, sekaligus menyikapi Indeks Kerawanan

Pemilu (IKP) di Kutai Barat (Kubar) menghadapi Pemilu Gubernur Kaltim 2018 mendatang, Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kubar menggelar Focus Group Discussion (FGD) atau diskusi terarah dengan menghadirkan sejumlah elemen masyarakat, termasuk KPU Kubar.

FGD yang berlangsung di Hotel Sidodadi, Barong Tongkok, Sendawar, Rabu (27/12) itu intinya menyikapi petunjuk Bawaslu RI terkait pemetaan dan deteksi dini terhadap berbagai potensi IKP, yakni pelanggaran dan kerawanan dalam pilkada serentak 2018.

“Diskusi ini fokus membahas indeks kerawanan pemilu berdasarkan hasil penelitian Bawaslu RI. Agar panwaslu kabupaten/kota bersiap untuk pencegahan, pengawasan, serta penindakannya sebelum terjadi,” jelas Ketua Panwaslu Kubar, Muhtar Kusuma Atmaja, Rabu (27/12).

Dia mengungkapkan, dalam pemetaan Bawaslu, Provinsi Kaltim berada di peringkat ke-6 IKP di Indonesia. Menurut Muhtar, bercermin pada pemilukada  Kubar beberapa tahun silam pernah terjadi chaos, maka FGD kali ini membahas  pemicu timbulnya IKP.

“Indikator IKP adalah netralitas PNS, keamanan, keterlibatan masyarakat, serta data pemilih pada pemilu, juga administrasi bakal calon yang mengikuti pemilu, harus jelas. Semua ini kami tekankan kepada Panwaslu Kecamatan agar benar-benar bekerja sesuai aturan,” ujarnya.

Melihat kondisi saat ini, sejumlah parpol mulai mensosialisasikan diri sekaligus bakal calon kepala daerah yang akan diusung. Baik dalam pilgub dan calon legislatif. “Yang mempengaruhi IKP diantaranya isu penggunaan dana bantuan sosial yang disangkut pautkan dengan kampanye,  penggunaan fasilitas negara, dan lainnya. Panwaslu Kubar menekankan kepada seluruh peserta FGD agar berpartisipasi memantau hal itu sehingga di Kubar dalam pemilu mendatang berjalan secara bersih dan jujur, tanpa ada intervensi dari manapun,” katanya. 

“Selain FGD, Panwaslu Kubar telah berulangkali melakukan sosialisasi internal. Yakni kepada panwascam, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh adat, tokoh agama, mahasiswa, agar komunikatif dan sebagai pengawas partisipatif,” pungkas Muhtar.

Komisioner KPU Kubar Arkadius Hanye mengungkapkan, dalam FGD itu, KPU Kubar menekankan disosialisasikannya masalah tahapan dalam pengawasan oleh Panwaslu Kabupaten  terkait Pilgub Kaltim 2018, serta Pemilu Legislatif dan Pilpres 2019.

“Sesuai PKPU Nomor 07/2017, tahapan dalam pengawasan oleh Panwaslu sangat

krusial (melekat). Diantaranya pembentukan PPK dan PPS, tetapi itu sudah dilakukan. Kemudian pencocokan dan penelitian data pemilih, merupakan jantung pemilu, nantinya banyak yang diperbaiki dalam pemutakhiran data pemilih,” bebernya.

“KPU berharap agar Panwaslu dapat mengawasi ketat pendaftaran dan penelitian data pemilih saat ini. Yakni penelitian faktual agar banyak pihak mengenal dan mengetahui, termasuk faktual keanggotaan partai politik,” tutur Arkadius. (imr)