TANJUNG REDEB-Ketua Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (P-Apdesi) Berau, Madripani secara tegas menolak keinginan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) terkait larangan  Kepala Kampung (Kakampung)  kembali maju di Pilkades jika  Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) tahun berjalan tidak tuntas.

“Secara pribadi, kami selaku Kakampung selama penyusunan LPJ sudah melakukan yang terbaik, walau tetap juga mengalami keterlambatan. Selain kekurangan Sumber Daya Manusia (SDM) yang baik, kebanyakan dari kami juga terpilih karena pilihan masyarakat kami untuk bisa membawa kampung kami lebih maju. Dengan demikian, jika memang ada keinginan dari Pemkab Berau melarang Kakampung saat ini di dalam LPJ nya tidak tuntas dan dilarang maju kembali. 

Menurut saya, itu sangat keliru dan perlu di bahas ulang bersama kami yang ada di P-Apdesi,”terang Madripani kepada Koran Kaltim, kemarin.

Ditegaskan, seharusnya Pemkab Berau bisa berkaca dari OPD terkait didalam LPJ yang ada. Apakah seluruh OPD yang ada di jajaran Pemkab Berau, bisa melaksanakan LPJ 100 pesen selesai tanpa ada menyisakan Silva.  

Diyakini, ada OPD yang LPJ nya telat dan tidak 100 persen selesai. Begitu juga terhadap Kampung yang ada, pasti ada mengalami kendala sehingga tidak bisa membuat LPJ tepat waktu. 

“Seharusnya, dalam hal ini kita duduk satu meja membahas apa yang menjadi keinginan bersama didalam kemajuan Kampung dan daerah. Jangan mengambil kesimpulan, seakan memaksakan Kampung ini harus kerja professional seperti OPD yang ada di pemerintahan. Di dalam pendampingan saja bisa kita lihat bersama, apakah sudah cukup layak buat melayani 100 Kampung yang ada di Berau atau belum,”pungkasnya.(ind)