SAMARINDA – Panitia Khusus Laporan Kegiatan Pertanggungjawaban (Pansus LKPj) APBD Pemprov Kaltim akan dibagi menjadi tiga zona. Zona utara yang meliputi Bontang, Kutim dan Berau. Zona tengah ada Kutai Kartanegara, Kubar, Mahulu dan Samarinda. Dan terakhir zona selatan yakni Balikpapan, PPU dan Paser. 

“Pembagian tiga zona tersebut kita lakukan untuk mempermudah kerja,” kata Ketua Pansus LKPj Rusianto, Senin (3/7) kemarin. 

Sebelum melakukan sidak ketiga zona tersebut, terlebih dahulu tim pansus akan melakukan rapat internal dan rapat dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk menentukan lokasi yang akan dikunjungi. 

“Pansus akan fokus apa yang disampaikan gubernur dalam rapat paripurna. Semua laporan itu akan ditelusuri,” sebutnya. 

Rusianto membandingkan, LKPj tahun lalu yang hanya terfokus ke pekerjaan fisik saja. Pansus tahun ini akan fokus ke isu masyarakat, terutama pendidikan yang sudah dialihkan ke provinsi, penggajian guru-guru yang bermasalah dan guru yang dirumahkan. 

“Kami juga mencermati bidang pertanian. Ada banyak bantuan yang tidak kita ketahui hasil ahirnya,” sebutnya. 

Yang juga menjadi perhatian adalah permasalahan banjir Samarinda. Hingga kini, banjir di ibukota provinsi itu tak kunjung teratasi. Padahal, sudah banyak anggaran yang digelontorkan melalui bantuan keuangan (bankeu). Pemprov membantu pembangunan infrastruktur jalan dan drainase yang katanya menjadi bagian program penanggulangan banjir. Tetapi, sampai saat ini belum teratasi. 

“Kami ingin tahu masalahnya di mana. Kok, dengan anggaran besar belum bisa teratasi,” katanya. 

Diketahui, Pansus LKPj hanya dijatah waktu 1 bulan. Pansus harus memaksimalkan waktu kerja terutama peninjauan lapangan. Dengan waktu hanya satu bulan, tim harus menelusuri semua pekerjaan fisik dan program bantuan yang digelontorkan melalui APBD Provinsi. 

“DPRD hanya punya hak memberikan rekomendasi. Makanya, teman-teman ingin agar rekomendasi yang diberikan benar-benar hasil peninjauan di lapangan,” ungkapnya. (sab)