Kamis, 06/07/2017
Kamis, 06/07/2017
Kamis, 06/07/2017
BONTANG – DPRD Bontang memfasilitasi rapat koordinasi antara Lembaga Permasyrakatan kelas III A Bontang dengan sejumlah perusahaan lintas daerah, Rabu 5 Juli 2017. Rakor yang digelar sebagai tindak lanjut atas krisis anggaran belanja air di Lapas Bontang. Sejumlah perusahaan yang hadir, diantaranya PT Kaltim Prima Coal (Kutai Timur), Pupuk Kalimantan Timur.
Kalapas Bontang, Heru Yuswanto mengatakan tiap tahun Lapas Bontang selalu berhutang. Akibat anggaran belanja air Lapas terbatas, tak sesuai dengan jumlah narapidana. “Kami ingin membuat sumur bor, sehingga bisa mencukupi kebutuhan air bagi warga binaan,” kata Heru.
Tahun lalu tunggakan air ke PDAM Tirta Taman mencapai Rp 104 juta untuk semester akhir tahun lalu. Sedangkan anggaran tahun ini, hanya mampu mencukupi untuk pembayaran sampai periode Januari kemarin.
Sampai di bulan ini, tunggakan sudah mencapai ratusan juta ke Pdam Bontang. Sedangkan jumlah napi yang mengisi Lapas Bontang tercatat 864 orang. Padahal, kapasitas ideal lapas hanya sekitar 374 warga binaan. “Alhamdulilah pak dagangan (Lapas-red) saya laris pak, “ canda Kalapas Heru saat menyampaikan kondisi keuangan lapas Bontang.
Hingga berita ini diturunkan, rakor masih berjalan. Sekadar informasi, undangan ke perusahaan dilayangkan ke 4 perusahaan. Diantaranya, PT Badak LNG, Indominco Mandiri, PT Kaltim Prima Coal dan Pupuk Kalimantan Timur. Hanya saja, dua perusahaan Badak NGL dan Indominco Mandiri tak hadir dalam pertemuan ini. (kb)
Tunggu sebentar ya. Kami sedang menyiapkannya untukmu.