BONTANG – Pembahasan Raperda Rencana Tata Ruang dan Tata Wilayah (RTRW) Kota Bontang terhenti. Sebab, Panitia Khusus RTRW DPRD Bontang menolak usulan draft revisi dari Tim Asitensi Pemkot Bontang. Pasalnya, revisi yang dilakukan pemerintah tanpa persetujuan dari Pansus DPRD.

Anggota Pansus, Bilher Hutahean mengatakan revisi atas draft RTRW yang diusulkan oleh pemerintah tak prosedural. Karena, Pemkot Bontang sebelumnya telah menyerahkan draft kepada DPRD. Kemudian ditanggapi dengan pembentukan pansus oleh dewan. “Idealnya setelah penyerahan ke kami, seluruh pembahasan dan perubahan harus berkoordinasi dengan Pansus. Ini tidak ada, mereka jalan sendiri,” kata Bilher (9/7).

Dijelaskan, beberapa perubahan isi draft RTRW antaralain, penetapan kawasan taman Cibodas sebagai areal perkantoran milik PT Pupuk Kalimantan Timur (PKT). Kemudian, perubahan status kawasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Wana Tirta sebagai areal perumahan, serta penetapan terminal khusus di kawasan pesisir.

Beberapa klausul ini sebelumnya, tak tercantum di draft yang diserahkah Pemkot ke DPRD beberapa waktu lalu. Menurut dia, hal ini tak sesuai mekanisme pembahasan raperda. Seharusnya, keputusan perubahan tersebut melibatkan Pansus RTRW.

Bahkan informasi yang telah diterima, tim asistensi telah telah melakukan uji publik di kantor Badan Penelitian dan Perencanaan Daerah (Bapelitbang) beberapa waktu lalu. “Ini sebenarnya yang kami soal, seharusnya kalau memang ada perubahan yah kami dilibatkan. Jangan sepihak seperti itu,” ujarnya.

Menurut politisi partai Nasdem ini, kepada Klikbontang revisi atas draft raperda RTRW terkesan politis. Sebab, tim asistensi sengaja tak melibatkan pansus, padahal mereka memahami alur pembahasan raperda. “Sebenarnya ini ada apa, ada yang disembunyikan dari DPRD,” tegas Bilher.

Bilher mengatakan, pembahasan akan terus berlanjut. Hanya saja, dalam waktu dekat pansus bakal menggelar rapat internal untuk menindaklanjuti atas temuan tersebut. Kendati demikian, pihaknya memastikan pembahasan Raperda bakal terus dilanjutkan.

Sebab, tujuan dari pembahasan raperda ini demi kepentingan pembangunan daerah Bontang kedepan. “Mungkin dalam waktu dekat akan kami bahas internal dulu untuk menindaklanjuti rapat yang kemarin,” kata Bilher. (kb)