JAKARTA - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro memandang perlunya usaha pemerintah untuk dapat memperbaiki kualitas pendidikan informal.

Hal ini diperlukan untuk bisa membawa angkatan kerja masuk ke lapangan kerja. Demikian kata Bambang, dalam sambutannya pada “Dialog Kebijakan: Demografi Indonesia dan Masa Depan yang Diinginkan”, di kantor Bappenas, Jakarta Pusat, Selasa (11/7).

“Karena itulah mulai tahun ini terutama tahun depan, kami akan memberikan fokus lebih kepada pendidikan kejuruan atau yang sering kita sebut sebagai pendidikan vokasi,” kata dia. 

Meningkatnya kesempatan kerja harus diimbangi dengan kualitas. Seluruh perusahaan dan usaha bisnis, dipastikan membutuhkan tenaga kerja yang kompeten.

Pemerintah, lanjut dia, harus memperhatikan kualifikasi tenaga kerja yang dibutuhkan oleh lapangan pekerjaan.

Hal itu disebabkan karena banyak lulusan pendidikan umum yang tidak cocok dengan lapangan kerja.

Dalam proses rekrutmen, banyak terjadi ketidakcocokan. Artinya, permintaan jauh lebih banyak dibanding kebutuhan.

“Sebaliknya, di lapangan pekerjaan yang membutuhkan keterampilan, terutama keterampilan spesifik yang tidak membutuhkan lulusan pendidikan umum, justru terjadi sebaliknya. Demand-nya di atas suplai, alias kebutuhan banyak tapi yang mendaftar sedikit,” kata Bambang.

Permintaan sedikit bukan disebabkan karena pekerjaannya tak menarik. Namun, banyak lulusan SMK yang tidak kompeten. Oleh karena itu, pemerintah perlu memperbaiki kualitas SMK dan menciptakan lulusan terbaik.

“Memang kualitas SMK maupun politeknik kita masih perlu diupgrade. Oleh karena itu, khususnya di level sekolah menengah kejuruan atau SMK, pemerintah akan memberikan penekanan yang lebih lagi,” kata Bambang. (kc)